TANJUNGPINANG (HAKA) – Suhu politik antara DPRD Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri kembali memanas.
Hal ini ditunjukkan, setelah seluruh unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepri dan 5 fraksi di DPRD Provinsi Kepri menggelar jumpa pers, Senin (5/3/208) tentang kekecewaan mereka kepada gubernur yang tidak menindaklanjuti hasil paripurna pemilihan Wagub Kepri ke Mendagri.
Menariknya, dari lima fraksi yakni PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Demokrat, dan PKS-PPP (6 parpol) yang merasa kecewa itu dua di antaranya merupakan partai pengusung gubernur dalam pilkada lalu.
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyebut, sikap ini ditunjukkan DPRD karena hingga saat ini Gubernur belum sekalipun melakukan komunikasi dengan DPRD, terkait tindak lanjut hasil paripurna tersebut.
Selain itu, gubernur juga dianggap tidak ada upaya sama sekali untuk menindaklanjuti hasil paripurna itu ke Mendagri.
“Paripurna ini merupakan hasil karya terbesar DPRD. Tapi hasil paripurna ini justru dicuekin oleh Gubernur. Karena tidak ada upaya sedikit pun dari Gubernur untuk meminta Presiden mengeluarkan SK Wagub itu,” ujarnya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (5/3/2018).
Dengan kondisi itu, unsur pimpinan DPRD menduga, jika Gubernur memang tidak menginginkan sosok seorang Wagub Kepri. Hal ini kata dia, dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap hasil paripurna ke PTUN Batam.
“Gubernur jangan megecewakan rakyat Kepri. Karena sudah banyak data sama kita bahwa beliau tidak mau memiliki wagub. Padahal orang yang dipilih ini adalah orang yang dia kirim. Soal legalitas hukum pemilihan Isdianto semua itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme,” sebutnya.
Ihwal adanya intervesi Gubernur terhadap hasil paripurna pemilihan Wagub Kepri juga turut disayangkan oleh fraksi PDI Perjuangan.
“Kami fraksi PDI Perjuangan menyayangkan adanya intervensi di pengadilan dan menurut kami ini kasus yang luar biasa,” sebut anggota Fraksi PDI Perjuangan Ruslan Kasbulatov.
Anggota DPRD Dapil Batam ini menambahkan, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Gubernur, maka Fraksi PDI Perjuangan sudah sepakat akan mengajukan hak interpelasi ke Gubernur.
Hal hampir senada juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat yang notabene merupakan partai pengusung. Menurut Ketua Fraksi Demokrat Hotman Hutapea, sikap yang ditunjukkan Gubernur Kepri saat ini justru sangat merugikan Demokrat sebagai partai pengusung.
“Karena tidak ada kesesuaian seperti yang diharapkan diawal. Kami berharap Gubernur segera bersikap tegas, dan tunjukkan maunya apa. Jadi tidak usah lagi kucing-kucingan,” tukasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi PKS-PPP bersepakat untuk menggunakan hak bertanya ke Gubernur sebagai solusi untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Karena ada sinyalemen Gubernur seperti tidak ada keinginan memiliki Wagub. Karena tidak ada upaya sama sekali. Lebih baik kita jelaskan di forum resmi, karena kalau perang statement saja tentu akan sulit dan tidak baik juga untuk kehidupan sosial,” sebut Taba Iskandar.(kar)
