TANJUNGPINANG (HAKA) – Dalam pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD 2018, di Sidang Paripurna, Selasa (22/11/2017) lalu, Fraksi Golkar (FG) menyoroti alokasi anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) yang nilainya Rp 929 miliar atau hampir Rp 1 triliun itu justru lebih banyak digunakan untuk biaya operasional.
Sedangkan untuk biaya pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan hanya dialokasikan sebanyak Rp 278 miliar.
“Kami mengingatkan kepada Gubernur hendaknya selalu memperhatikan kondisi di lapangan. Karena masih banyak gedung-gedung sekolah dan ruang kelas yang saat ini jumlahnya terbatas,” sebut juru bicara fraksi Golkar Asmin Patros.
Selain itu, fraksi Golkar juga meminta kepada Gubernur untuk meninjau ulang pemberian beasiswa baik beasiswa kemitraan dan beasiswa umum.
Sebab, anggaran yang dialokasikan dinilai cukup timpang. Karena pada beasiswa kemitraan dialokasikan anggaran hanya Rp 4 miliar yang hanya diperuntukkan untuk puluhan mahasiswa. Sedangkan beasiswa umum yang diperuntukkan untuk ribuan mahasiswa hanya dialokasikan sebanyak Rp 2 miliar.
“Kami harapkan kepada jajaran Pemprov Kepri untuk mengkoreksi nota keuangan ini. Agar bisa kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya,” tuturnya.
Sementara itu fraksi Hanura Plus justru meminta kepada Gubernur untuk menghapus program beasiswa kemitraan karena dinilai tidak bisa bermanfaat. Hanura Plus juga meminta Gubernur untuk menyamakan gaji non ASN dan non GTT setara dengan gaji GTT.
“Paling tidak diangka 2 juta per bulan. Oleh karena itu Fraksi Hanura Plus meminta penjelasan kepada Gubernur sebelum melanjutkan pembahasan APBD,” ujar juru bicara Fraksi Hanura Plus dr Yusrizal. (kar)