TANJUNGPINANG (HAKA) – Kabar baik datang untuk ratusan tenaga honorer Pemprov Kepri, yang sebelumnya tidak lolos Seleksi Kompetensi Dasar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran 2024.
Usulan Gubernur Kepri, kepada Kemenpan RB untuk menambah formasi guna mengakomodir tenaga honorer tersebut telah disetujui oleh Menpan RB, Rini Widyantini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan bahwa hasil audiensi Gubernur dengan Menpan RB menyepakati, bahwa tenaga honorer yang terdaftar di BKN, Dapodik, dan Kementerian Kesehatan, meski tidak lolos seleksi tahap I, tetap akan mendapatkan status PPPK.
“Artinya, usulan Pak Gubernur untuk mengakomodir mereka melalui penambahan formasi sudah disetujui,” katanya, kepada hariankepri.com, di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, kemarin.
Namun, ia menambahkan, para honorer yang masuk dalam formasi tambahan ini tetap harus melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan dokumen lain yang diperlukan, untuk pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) setelah seleksi PPPK Tahap II selesai.
“Mereka juga harus segera melengkapi (DRH). Tapi itu nanti setelah seleksi PPPK Tahap II selesai,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar Ahmad telah memerintahkan Sekdaprov, para Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk menyusun formasi untuk mengakomodir tenaga honorer yang belum lulus seleksi PPPK Tahap I.
“Kami sudah tugaskan seluruh OPD untuk menyusun formasi yang sesuai jumlah honorer yang belum lolos seleksi,” tegas Ansar.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Korpri Kepri, sebanyak 552 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri tidak lolos dalam Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I. Mereka terdiri dari 12 tenaga kesehatan (Nakes) dan 540 tenaga teknis.(kar)
