BATAM (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri dalam menyusun laporan keuangan harus transparan dan akuntabel.
“Saya berharap betul, kepada OPD untuk bisa berkoordinasi dan komunikasi secara baik dengan BPK,” katanya, dalam kegiatan entry meeting bersama Ketua BPK Perwakilan Kepri, Jariatna di Graha Kepri, Kota Batam, Senin (10/10/2022) kemarin.
Ansar yang dalam kesempatan itu didampingi Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara menekankan kepada OPD penghasil, merumuskan strategi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan.
“Karena ada beberapa celah yang masih bisa dikembangkan seperti salah satu contohnya, dari pungutan pajak kendaraan bermotor. Caranya mungkin dengan meng-upgrade dan memperbahrui semua data kendaraan bermotor secara digital,” paparnya.
Menurutnya, selain berpotensi dapat meningkatkan pendapatan, dengan cara tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar sadar dengan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk membayar pajak.
“Karena itu OPD bisa mengikuti semua yang menjadi arahan dan catatan BPK, agar muaranya kita bisa mengoptimalisasikan semua penerimaan pendapatan,” pesannya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri Jariatna menjelaskan, selain sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi, entry meeting juga membahas rekomendasi, dan tindak lanjut catatan dan temuan antara BPK dan juga OPD Pemprov Kepri.
“Selanjutnya akan dilakukan secara teknis dan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Kepri,” jelasnya.
Jariatna, juga menegaskan, kegiatan ini juga sudah mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2017.
“Pemeriksaan dengan Pemerintah Provinsi Kepri ini nantinya, akan dijadikan percontohan bagi semua kabupaten/kota saat kita menggelar kegiatan serupa dengan pemerintah kabupaten/kota, ” pungkasnya.(kar)
