![](https://www.hariankepri.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240704-WA0088.jpg)
TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, di akhir tahun 2024 ini pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) ditargetkan sudah mulai masuk dalam proses pelelangan.
“Kita doakan akhir tahun, proses lelang Jembatan Babin sudah bisa dilaksanakan,” katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (3/7/2024).
Dia menuturkan, jika proses pelelangan proyek itu berjalan lancar, maka, di tahun 2025 mendatang pembangunan jembatan yang akan menyambungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan itu sudah bisa dikerjakan.
“Kita harapkan dalam waktu 2,5 sampai 3 tahun sudah bisa selesai,” harapnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, sejauh ini progres rencana pembangunan Jembatan Babin, mulai dari prencanaan teknis DED, dokumen lingkungan dan dokumen andalin, izin vertikal clearance, pengadaan lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan, semuanya telah selesai dilakukan.
“Hanya tinggal penyempurnaan DED terkait proses update struktur pondasi, yang hasil penyelidikan BPJN nantinya, akan diserahkan ke Dinas PUPR Kepri guna dilakukan penyesuaian struktur pondasi terhadap hasil penyelidikan tanah yang terbaru,” paparnya.
Ansar juga mengatakan, rencana pembangunan Jembatan Babin yang sudah dicanangkan sekitar 20 tahun yang lalu itu juga sudah masuk dalam road map transformasi ekonomi di Kepri yang disusun oleh Bappenas.
“Di dalam rood map tersebut, pembangunan Jembatan Batam-Bintan ikut menjadi perhatian pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, BPJN Kementerian PUPR tengah melakukan pekerjaan soil investigasi untuk melengkapi dokumen pelelalangan proyek Jembatan Babin.
Kepala BPJN Kepri, Stanley Tuapattinaja menjelaskan, kegiatan soil investigasi atau pengeboran dan pengambilan sampel tanah dasar laut itu bertujuan, untuk melengkapi readiness criteria rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
“Karena dari desain awal yang dibuat oleh Pemda, setelah dicek oleh komisi keselamatan jalan dan jembatan di Kementerian PUPR, ternyata ada titik yang menurut dari Kementerian harus diambil. Makanya inilah dilakukan,” paparnya.
Stanley melanjutkan, pengambilan sampel tanah ini akan dilakukan di 19 titik lokasi. Yakni, 17 titik di Batam ke Tanjung Sauh. “Lalu dua titik lagi di antara Tanjung Sauh ke Bintan,” jelasnya.
Proses pekerjaan penyelidikan tanah ini akan berlangsung selama 6 bulan yang akan dilakukan oleh Java Offshore selaku pemenang lelang proyek ini.
“Kegitan ini bersumber dari APBN dengan nilai kontrak Rp 68 miliar,” pungkasnya.(kar)