TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menolak rencana kenaikan tarif pas terminal domestik dan internasional, di Pelabuhan Sribintan Pura (SbP) yang akan diberlakukan oleh PT Pelindo Cabang Tanjungpinang mulai 1 Februari 2025.
“Situasi ekonomi seperti ini jangan dulu menaikkan tarif. Kecuali disertai dengan peningkatan layanan yang lebih baik,” tegas Ansar, kepada hariankepri.com, Kamis (30/1/2025).
Menurutnya, sebelum menaikkan tarif, Pelindo seharusnya memberikan laporan transparan kepada Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang, terkait beban anggaran untuk operasional pelabuhan dengan pendapatan yang diterima dari hasil penjualan pas pelabuhan.
“Kalau ternyata hasilnya surplus, ya kita minta itu digunakan untuk membenahi kawasan pelabuhan,” sebutnya.
Senada dengan Ansar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, juga menolak kenaikan tarif tersebut. Ia menegaskan, bahwa penyesuaian tarif harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan elemen masyarakat.
“Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, DPRD Provinsi Kepri menyatakan menolak kenaikan tarif pas masuk pelabuhan,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Sebagaimana diketahui, Pelindo Cabang Tanjungpinang akan menaikkan tarif pas masuk terminal penumpang domestik dan internasional di Pelabuhan SBP mulai 1 Februari 2025.
Untuk pas masuk terminal domestik dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 15 ribu. Sedangkan, pas masuk terminal internasional, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rp 40 ribu menjadi Rp 75.000, dan Warga Negara Asing (WNA) dari Rp 60 ribu menjadi Rp 100 ribu.
General Manager PT Pelindo Tanjungpinang, Tonny Hendra Cahyadi, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 serta surat Direktur Utama PT Pelindo kepada Menteri Perhubungan pada November 2024.(kar)
