TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), bakal memantau ketat seluruh tahapan pelaksanaan lelang jabatan atau open biding yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kami akan memantau pelaksanaan ini (open bidding), dengan akan meminta pihak-pihak yang melaksanakannya untuk memberikan keterangan ke DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Abdul Rahman, kemarin.
Politisi PKS ini berharap, pelaksanaan open bidding tersebut dapat dilaksanakan dengan profesional dan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Tujuannya agar pejabat yang menduduki jabatan yang dilelang itu betul-betul diisi oleh pejabat yang berkompeten.
“Jangan dilaksanakan hanya live service dengan adanya like and dislike, sehingga menabrak ketentuan dan aturan yang ada sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang tidak qualified (kompeten) di bidangnya,” tegas legislator Dapil Batam ini.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Kepri yang melaksanakan open bidding. Ia menilai Pemprov Kepri telah menunjukkan komitmennya untuk mendudukkan pejabat yang amanah dan profesional.
“Kami berharap open bidding ini dilaksanakan dengan transparan,” harapnya.
Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun secara tegas mengatakan jika pelaksanaan open bidding, akan berjalan sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara transparan.
“Saya buka habis. Tolong dicatat tidak ada titipan khusus dari saya,” tegasnya.
Nurdin juga berujar, apabila ada Kepala OPD Kepri yang berminat untuk mengikuti pelaksanaan open bidding tersebut, maka ia sebagai pimpinan akan mempersilahkan.
Sebab kata dia, open bidding ini terbuka bagi siapa saja. Asalkan pejabat tersebut sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
“Teman-teman OPD kalau mau ikut silahkan. Saya dukung semua,” pungkasnya.(kar)