TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengakui, serapan anggaran APBD Provinsi Kepri pada 2021 ini relatif kecil, dibanding target serta pada tahun sebelumnya di periode yang sama.
Menurutnya, hal itu tidak hanya terjadi di Provinsi Kepri saja namun, terjadi juga di sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Ansar mengatakan, kondisi itu, salah satunya disebabkan oleh sistem baru yang harus dipakai yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
“Hari ini kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Termasuk percepatan belanja yang bersumber dari APBD,” katanya saat memimpin Rakor Bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepri, Senin (19/4/2021).
Ansar menyampaikan, rakor ini merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2020, pada Rabu (14/4/2021) pekan lalu.
Dalam rapat itu ujarnya, Presiden berpesan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi.
“Target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten/kota, baik yang memiliki kepala daerah baru hasil Pemilukada yang lalu maupun yang tidak,” tuturnya.
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilah, dalam pemaparannya menyampaikan, total pagu dana APBD se-Kepri tahun 2021 sebanyak Rp 13,4 triliun. Dari jumlah itu, baru terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau 8,63 persen.
“Sampai dengan 31 Maret 2021 rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 persen. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68 persen dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94 persen,” papar Ketua TAPD Provinsi Kepulauan Riau ini.
Jika pemprov masih berkutat dengan masalah SIPD, yang membuat anggaran belum bisa dijalankan, lain hal dengan Pemko Tanjungpinang.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Rahma ini, sejak 1 April 2021 sudah mulai merealisasikan belanja, dengan menggunakan sistem baru, yakni SIPD.
“Kami sudah sinkronisasi dengan SIPD juga, dan pada 1 April lalu sudah berjalan,” kata Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari.
Ia mengakui, memang akibat SIPD ini, belum semua sektor belanja yang dapat direalisasikan. Masih ada beberapa bagian yang perlu finalisasi.
“Belum semua jalan, tapi sudah ada belanja yang direalisasikan. Pengajuan-pengajuan pembayaran juga sudah dilakukan di DPKAD,” tukasnya. (kar/fik)
