JAKARTA (HAKA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meminta kepada kepala daerah untuk membayarkan THR dalam tenggang waktu sepuluh hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima hariankepri.com, Kamis (16/5/2019).
“Seharusnya (pencairan THR) tidak ada permasalahan di tingkat daerah, karena anggaran sudah disiapkan dalam APBD 2019 sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019”, katanya.
Hadi menyebut, selain THR seluruh kepala daerah juga diminta untuk membayarkan gaji ke-13 pada Juni 2019.
Ia menyebut, bagi daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan kebutuhan pendanaan, agar menyediakan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 tersebut dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD Tahun 2019.
“Untuk teknis pemberian THR dan Gaji ke-13 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,” sebutnya.
Hadi juga menegaskan, pencairan THR dan Gaji ke-13 hukumnya adalah wajib karena hal tersebut merupakan kebijakan Nasional dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
“Kewajiban daerah adalah memberikan THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Apabila daerah tidak memberikan, sanksinya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, tukasnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Budi menyampaikan, terkait hal itu, Pemprov Kepri siap untuk mencairkan THR dan Gaji ke-13 sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Namun, saat disinggung kapan serta total alokasi dana APBD untuk pembayaran dua kewajiban itu. Budi mengatakan, hal itu masih dalam tahap pembahasan.
“Sekarang kami masih melakukan pembahasan intensif. Insya Allah dalam waktu dekat kita sampaikan,” ujarnya saat ditemui di Pulau Dompak.(kar)
