NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menggelar konferensi pers terkait hasil pertemuannya dengan sejumlah kementerian, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (6/2/2020).
Konferensi pers juga dihadiri Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi bersama Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Wakil Ketua I DPRD, Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II DPRD, Jarmin Sidik.
Hadir juga para pimpinan OPD, FKPD, Ketua DPD KNPI Natuna Haryadi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Natuna Fadillah dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama,
Pada kesempatan tersebut, Hamid Rizal menyampaikan, pertemuan dengan jajaran pemerintah pusat itu dilakukan, untuk menyampaikan tuntutan masyarakat, atas dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi Observasi bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Para perwakilan dari Kabupaten Natuna bertemu langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan jajaran Komisi IX DPR RI.
“Intinya sama, yakni menyampaikan tuntutannya atas dampak sosial yang ditimbulkan akibat keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi observasi bagi WNI secara tiba-tiba,” ujar Hamid Rizal.
