TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan, pelaksanaan anggaran di APBDP Kepri tahun 2024 ditargetkan sudah terealisasi di awal Oktober 2024.
Adi menuturkan, sejauh ini Mendagri telah merampungkan proses evaluasi terhadap dokumen APBDP tahun 2024, lalu Pemprov Kepri akan segera membahas hasil evaluasi dari Mendagri itu bersama DPRD Kepri.
“Setelah itu, kita kembalikan lagi ke Mendagri proses register, target kita, dua pekan lagi sudah bisa berjalan,” katanya, kepada hariankepri.com, kemarin.
Adi menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Mendagri terhadap APBDP Kepri tahun 2024, belanja APBDP Kepri tahun 2024 mengalami pengurangan dari sebelumnya pada saat disahkan sebesar Rp 4,5 triliun, menjadi Rp 4,2 triliun. Atau berkurang sekitar Rp 300 miliar.
“Angkanya, dari hasil evaluasi itu diturunkan. Menjadi Rp 4,2 triliun dari yang kita sampaikan Rp 4,5 triliun,” tuturnya.
Penurunan belanja itu sambung Adi, disebabkan karena proyeksi pendapatan dari dana transfer di APBDP tahun 2024, dinilai oleh pusat terlalu besar. Sehingga, sebagian proyeksi dana transfer itu dikurangi oleh pusat.
“Jadi itu dikurangi. Bukan karena recofusing,” jelasnya.
Atas kondisi itu, lanjut dia, maka di APBDP Kepri tahun 2024 ini, sebagian belanja Pemprov Kepri akan mengalami pengurangan. Sejumlah pos belanja yang berpotensi dipangkas di APBDP 2024 ini kata Adi, seperti, belanja perjalanan dinas serta belanja barang/jasa yang dinilai belum terlalu mendesak.
“Soal pengurangan inilah yang akan segera kita bahas bersama DPRD,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna DPRD Kepri pada Rabu (14/8/2024), APBDP Kepri tahun 2024 disahkan sebesar Rp 4,57 triliun.
Terdiri dari terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,43 triliun, atau bertambah Rp 213,96 miliar dari APBD Murni tahun 2024. Kemudian, belanja daerah sebesar Rp 4,57 triliun, atau naik sebesar Rp 224,53 miliar dari APBD Murni tahun 2024.(kar)
