TANJUNGPINANG (HAKA) – Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memberikan rapor kuning untuk tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkungan Pemprov Kepri yang standar pelayananannya cukup rendah, dan kepala dinas atau kepala OPD-nya yang tidak berwibawa.
Terkait penilaian itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun disarankan dapat melakukan penyegaran di tujuh OPD tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Provinsi Kepri Lagat Siadari di Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, kemarin.
“Tujuh SKPD itu yang kami pantau setiap tahun perubahannya tidak siginifikan. Bahkan sempat ada yang merah,” ujarnya.
Ombudsman Perwakilan Kepri juga menyarankan Pemprov Kepri, dapat melakukan peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai yang ada di tujuh OPD tersebut.
Selain itu, Kepala OPD juga diminta lebih pro aktif dalam menyikapi laporan masyarakat terkait dengan standar pelayanan yang diberikan oleh instansinya.
Lagat menabahkan, penilaian Ombudsman tentang penyebab rendahnya standar pelayanan yang diberikan tujuh OPD itu, juga dikibatkan kurangnya kewibawaan kepala OPD dalam memimpin.
Kemudian, disebabkan karena faktor kepemimpinan serta instruksi dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang tidak bisa diterjermahkan, dan dijalankan dengan baik oleh OPD tersebut.
“Kalau semua itu dipenuhi tentunya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan,” tuturnya.
Adapun ketujuh OPD yang mendapatkan nilai kuning yakni, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Laboratorium Pengujian Dinas PUPRP.
Dari tujuh OPD itu, Dinas ESDM menjadi OPD yang mendapatkan nilai paling rendah dari segi pelayanan. Sementara Dinas PM dan PTSP menjadi OPD yang nilainya paling tinggi di antara enam OPD lainnya. (kar)
