JAKARTA (HAKA) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan, sebanyak 900 KK warga Rempang yang terdampak pengembangan investasi Rempang Eco City akan dipindahkan ke Tanjung Banun.
“Dari total sekitar 900 kepala keluarga (KK) sebanyak 300 KK sudah bersedia dipindahkan,” katanya, usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Lebih lanjut ia mengutarakan, seluruh masyarakat yang dipindahkan tersebut, akan diberikan penghargaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik, seluas 500 meter persegi serta dibangunkan rumah tipe 45.
“Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik, red) nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, pada masa transisi untuk pergeseran tersebut masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per jiwa dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.
Dia mengutarakan, misalnya dalam satu KK itu ada empat orang, maka mereka akan mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta.
“Jadi total kurang lebih sekitar Rp 6 juta. Itu cara perhitungannya,” jelasnya.
Kemudian, apabila dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, hal itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam.
Dia menuturkan, dari 17 ribu hektar lahan di Pulau Rempang hanya sekitar 8 ribu hektar lahan yang bisa dikelola dan pembangunan industri di pulau tersebut.
“(Dan) hanya akan menggunakan lahan seluas 2.300 hektar. Kami fokus pada 2.300 hektar tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” ujarnya.
Bahli juga menuturkan, dalam ratas, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bahwa penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.
” Untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” tuturnya.(kar)
