JAKARTA (HAKA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan pemangkasan besar-besaran pejabat di daerah.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong birokrasi jadi makin baik. KemenPAN-RB mengklaim, langkah ini diproyeksikan akan ada penghematan anggaran hingga Rp 8 triliun.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses retifikasi besar-besaran.
Saat ini, yang tengah menjadi fokus ialah pengurangan eselon 2 sekitar 1.238, eselon III sekitar 30.854, dan eselon IV sekitar 157.192.
“Di daerah sekarang sedang kita pangkas proses birokrasi, akan memangkas lebih dari 1.032 eselon II pada tahun ini, yang akan mengefisienkan kurang lebih Rp 8 triliun anggaran,” kata Anas, Selasa (31/10/2023), dilansir dari detik.com
Anas mengatakan, upaya ini dilakukan karena ada sejumlah daerah yang ternyata jumlah perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak seimbang dengan jumlah penduduk.
Lebih lanjut Anas menerangkan, nantinya tidak ada lagi daerah yang ibaratnya jumlah penduduk cuma 400 ribuan namun OPD-nya hampir setara dengan daerah berpenduduk 4 juta orang.
“Akhirnya duitnya habis buat gaji pegawainya. Kita akan kerjakan ini dan kita sudah sepakati variabelnya,” ujarnya.
Anas mengatakan, rencana ini pun sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Presiden sangat setuju dengan adanya ini, sehingga ke depan tidak terlalu banyak eselon II dan III.
“Karena memang jumlah penduduk dan kebutuhannya tidak banyak. Misalnya Dinas Pariwisata, Pendidikan dan budaya. Itu bisa dirangkap kalau jumlah penduduknya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Menurut Anas, pembahasan variable-variable yang melandasi langkah ini sudah tuntas dengan Kemendagri.
“Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi seiring dengan target prioritas Bapak Presiden rencana kerjanya yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi,” tuturnya.
Anas menerangkan, sejak Oktober lalu, pemerintah telah melakukan penyederhanaan pejabat eselon II dan III lebih dari 48 ribu dari total 48.680 di 99 Kementerian/Lembaga. (arp/dtk)
