TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Indra Soeparjanto menyampaikan, hingga 31 Agustus 2023, belanja APBN di Provinsi Kepri sudah terealisasi Rp 9,6 triliun.
“Realisasi itu sebesar 58,90 persen dari pagu belanja negara di Provinsi Kepri yang jumlahnya mencapai Rp 16,3 triliun,” katanya, Selasa (26/9/2023), dalam konferensi pers di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Indra merincikan, untuk realisasi belanja tersebut, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,3 triliun, belanja barang Rp 2,1 triliun, belanja modal Rp 844 miliar, belanja bansos Rp 2 miliar, dan belanja lainnya Rp 82 miliar.
Menurutnya, realisasi belanja itu, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama di tahun 2022 lalu.
(Realisasi) belanja ini lebih baik dari tahun lalu yang sebesar 50,88 persen.
“Dan untuk belanja barang di tahun lalu hanya 42 persen dan tahun ini 55 persen, kemudian belanja modal tahun lalu 23 persen dan tahun ini 104 persen,” paparnya.
Kendati demikian, capaian realisasi belanja pemerintah pusat di Agustus 2023 itu, bukanlah realisasi yang diharapkan. Karena, kata dia, idealnya realisasi belanja pemerintah pusat sampai September 2023 ini, harus di angka 70 persen.
“Tapi kalau kita tarik data dari 12 tahun sebelumnya, memang belum ada sejarahnya di September itu realisasi belanja bisa sampai 70 persen. Tapi yang jelas realisasi tahun ini sudah jauh lebih baik,” sebutnya.
Sementara itu, lanjutnya, untuk realisasi dari sisi TKD, yakni pada Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp 746 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 335 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 36 miliar.
“Kemudian DAK Non fisik Rp 890 miliar dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp 171 miliar,” tuturnya.
Indra mengatakan, secara keseluruhan realisasi TKD ke Provinsi Kepri sampai Agustus 2023 tercatat sebesar Rp 5,2 triliun.
“Angka ini sebesar 66,21 persen dari total pagu TKD. Realisasi TKD ini menguat akibat kenaikan DAK Fisik yang signifikan sejumlah 75,24 persen,” pungkasnya.
Indra juga menyampaikan, untuk pendapatan negara di Provinsi Kepri sampai 31 Agustus 2023 tercatat sebesar Rp 7,7 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 6,5 triliun dan PNBP sebesar Rp 1,2 triliun.(kar)
