TANJUNGPINANG (HAKA) – Direktur Kepelabuhanan Kementrian Perhubungan Mauritz HM Sibarani, meminta Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang segera menyerahkan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan Dompak dan pelabuhan Tanjungmoco, Dompak, dalam waktu dua minggu. Dokumen itu terkait dengan lahan di areal pelabuhan itu.
Status sebagian lahan – jalan tanah masuk ke Pelabuhan Tanjungmoco – yang sebagian masih milik masyarakat menjadi kendala yang harus diselesaikan. Sebagian lainnya sudah berstatus milik Pemko Tanjungpinang. Pelabuhan yang sudah dibangun sejak 2009 itu tak kunjung selesai, anggaran menjadi kendala besarnya.
Agar pelabuhan itu siap perlu anggaran besar dan berasal dari APBN. Syaratnya agar bisa menggunakan anggaran APBN, Pemda (Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang), harus menyerahkan lahan ke pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Mauritz HM Sibarani, dalam rapat di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Wawako Tanjungpinang H Syahrul ikut dalam rapat tersebut. Hadir juga Kadishub Abu Mansyur, Kabag Pemerintahan Agustiawarman, Kabid Kepelabuhanan Provinsi Kepri Azis D Jou dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Rajiman Sibarani.
Hal tersebut disampaikan Humas Pemko, Boby Wira Satria, kemarin. Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan untuk kelanjutan pelabuhan Tanjungmoco dan Pelabuhan Dompak, sebagaimana disebutkan di atas.
Terkait kesepakatan itu, H Syahrul, menegaskan bahwa Pemko mendukung pembangunan pelabuhan tersebut. Dan, Kemenhub diminta dapat melanjutkan pembangunanya. Sekaligus dengan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan.
Menyangkut masalah tanah di lokasi tersebut, Syahrul, menegaskan Pemko siap menghibahkan lahan untuk akses jalan ke pelabuhan tersebut kepada pemerintah pusat sesuai kemampuan Pemko serta ketentuan.
Sementara itu, Rajiman, mengungkapkan kondisi Pelabuhan Dompak yang sudah mulai rusak. Sebagian kabel listrik yang ada di pelabuhan itu hillang dicuri, kaca ada yang pecah, plafon rusak dan pontonnya juga rusak. Menanggapi hal tersebut, Mauritz, meminta agar KSOP segera menganggarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan. (red/humas pemko)
