JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya tak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mencari pengganti Setya Novanto.
Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Idrus, munaslub hanya akan memicu perpecahan dan perbedaan. Sementara partai berlambang pohon beringin tersebut kini perlu berkonsentrasi penuh menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Munaslub hanya akan memicu perpecahan dan perbedaan. Tentu konsolidasinya (untuk menyelesaikan perbedaan,red) akan memakan waktu. Sementara mendesak untuk menghadapi agenda-agenda yang ada,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Idrus kemudian mengajak seluruh keluarga besar Partai Golkar melihat keputusan yang yang diambil dalam rapat pleno DPP Golkar yang dilaksanakan Selasa (18/7/2017) kemarin, dari perspektif kepentingan partai.
Dengan demikian Golkar akan tetap fokus, apalagi status tersangka tidak akan menganggu fungsi kerja pimpinan.
Karena dalam rapat pleno ketua harian dan sekjen diberi amanah untuk menjalankan fungsi kelembagaan dengan baik.
“Dalam rapat pleno kan sudah ditugaskan ketua harian bersama sekjen, memberikan laporan kepada ketua umum,” pungkas Idrus. (jpnn.com)
