BINTAN (HAKA) – Auditor Kejati Kepri menemukan, ada kenaikan nilai penyelewengan anggaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2020 hingga tahun 2021, di 13 puskesmas di Kabupaten Bintan.
“Sebelumnya 14 Kepala Puskesmas se-Bintan kembalikan uang insentif nakes Rp 504 juta. Setelah dihitung auditor ternyata ada kenaikan kerugian negara menjadi Rp 1 miliar lebih,” tegas Kasi Pidsus Kejari Bintan, Fajrian, Kamis (27/1/2022).
Fajrian menerangkan, dana Rp 1 miliar itu diduga diselewengkan oleh oknum di 13 puskesmas, atas penghitungan Tim Auditor Kejati Kepri.
“Untuk Puskesmas Kijang masih dalam proses penghitungan auditor. Puskesmas Kijang belum kita ketahui total yang diselewengkan,” sebutnya.
Fajrian menegaskan kepada 13 puskesmas itu, agar segera mengembalikan sisa uang yang diselewengkan mereka selama dua tahun terakhir.
“Targetnya pengembalian uang ke negara. Kami beri waktu sebulan ke depan, untuk mereka kembalikan,” tegasnya.
Jika belum juga kembalikan, maka penyidik tidak akan segan-segan untuk menindak mereka sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yakni, ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan.
“Kalau belum juga kembalikan, terpaksa kasusnya dinaikkan ketahap selanjutnya. Ini bakal ada potensi tersangka baru dari 14 Puskesmas tersebut,” tegasnya.
Fajrian merincikan, 14 puskesmas itu adalah Puskesmas Kijang, Kawal, Kelong, Kuala Sempang, Berakit, Mantang, Numbing, Tambelan, Sri Bintan, Tanjunguban, Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sasah, dan Puskesmas Teluk Sebong.
Di antaranya, total anggaran insentif Nakes Puskesmas Kijang Rp 1,3 miliar, Puskesmas Tanjunguban Rp 1,1 miliar, Kawal Rp 750 juta, serta Puskesmas Toapaya sekitar Rp 550 juta.
“Ini anggarannya dilihat dari jumlah data kasus Covid-19 di masing-masing puskesmas,” imbuhnya. (rul)
