TANJUNGPINANG (HAKA) – Plt Gubernur Kepri Isdianto, irit bicara ketika dimintai tanggapannya soal wacana interpelasi oleh DPRD Kepri terkait mutasi pejabat yang dilakukannya di akhir Oktober lalu.
“Itu (interpelasi) hak dewan. Kita tidak bisa melarang,” katanya saat ditemui di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (5/11/2019).
Ia pun enggan untuk mengurai lebih lanjut ketika disinggung, jika hak interpelasi itu muncul karena DPRD menduga jika perombakan itu sarat dengan kepentingan.
“Semua sudah persetujuan Kemendagri,” tukasnya.
Sebelumnya, polemik pelantikan 253 pejabat Pemprov Kepri di Aula Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kamis (24/10/2019) digaungkan anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi HaraPAN Rudi Chua.
Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Plt Gubernur Kepri Isdianto itu sarat kepentingan, serta sangat kental dengan aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Fakta di lapangan, sistem penempatan pegawai kita masih jauh dari sempurna. Faktor kedekatan dan kekeluargaan dengan kepala daerah, pejabat eselon 2 dan dewan masih memainkan peranan yang sangat penting dalam karir seorang ASN,” katanya, Selasa (29/10/2019). (kar)