TANJUNGPINANG (HAKA) – Plt Gubernur Kepri Isdianto pesimis, retribusi labuh jangkar yang diproyeksikan bakal masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun ini akan terwujud.
Pada tahun anggaran 2019, Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari sektor labuh jangkar yang masuk ke PAD Pemprov Kepri sebesar Rp 60 miliar.
“Kalau menurut hitung-hitung saya belum. Tapi kita akan tetap berusaha, siapa tahu bisa,” katanya ketika menanggapi realisasi pendapatan dari retribusi labuh jangkar di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Senin (29/7/2019).
Alasannya, untuk mendapatkan retribusi dari sektor itu perlu pendekatan yang sangat serius.
Utamanya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang selama ini mengelola sektor tersebut.
Karena menurutnya, meskipun secara aturan Pemprov Kepri lebih berhak memungut retribusi itu, tapi hal itu tidak bisa serta merta membuat Kemenhub mau dengan mudahnya menyerahkan pengelolaan tersebut ke Pemprov Kepri.
“(Retribusi ini) Ibarat kue, kemarin dia (Kemenhub) makan semua. Sekarang kita mau ngambil di tangan dia. Ini jadi masih perlu pendekatan sedikit,” sebutnya.
Sejauh ini lanjutnya, ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jamhur Ismail untuk terus melakukan pendekatan dengan Kemenhub, agar retribusi labuh jangkar dapat masuk dalam PAD Pemprov Kepri.
“Mungkin tidak satu kita dapat. Mungkin sebagian kita dapat. Itu yang kita kejar sekarang. Karena kalau kita mau langsung ambil satu (mengelola), saya kira repot, butuh perjuangan panjang,” tuturnya.(kar)
