TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajat menyampaikan, di tahun anggaran 2023 ini, ada 17.209 nelayan di Provinsi Kepri akan mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan.
“Anggaran yang disediakan di APBD tahun 2023 untuk asuransi tersebut sebesar Rp 3,4 miliar,” katanya, Senin (27/3/2023).
Adapun kriteria nelayan yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut, yakni, nelayan di Kepri yang belum pernah sama sekali menerima bantuan asuransi.
“Kemudian, nelayan yang berusia maksimal 65 tahun per Desember 2022,” sebutnya.
Kriteria lainnya, sambung Said, yakni, nelayan kecil atau nelayan tradisional, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot paling besar 5 Gross Tonage (GT), maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
“Lalu tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dia mengatakan, asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku selama satu tahun. Selanjutnya, nelayan bisa memperpanjangnya secara mandiri setelah masa berlaku berakhir.
“BPJS naker itu penting karena memberikan jaminan perlindungan atas risiko kematian dan kecelakaan kerja yang dialami individu nelayan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan ini merupakan program Gubernur Ansar yang dicanangkan pada rapat koordinasi pemerintah kabupaten/kota pada Juni tahun lalu.
Pada kesempatan itu Ansar mengatakan, bahwa untuk tahun anggaran 2023, Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten kota di Kepri, akan mendaftarkan para nelayan tersebut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJSTk.
“Insya allah, tahun 2023 nanti sudah kita realisasikan. BPJS ini untuk mem-protect para nelayan-nelayan kita khususnya nelayan yang di bawah 5 GT. Anggarannya ini nanti kita sharing dengan kabupaten/kota” ujar Gubernur Ansar, usai memimpin Rapat Koordinasi di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (20/6/2022).
Sebagai informasi, alokasi anggaran sebesar Rp.3,470 miliar untuk 17.209 nelayan dari pemprov Kepri ini merupakan bagian 50 persen dari skema blended budgeting antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri, pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima bantuan ini.(kar)