TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menyebutkan, Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang banyak tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri saat ini sangat membebani APBD.
Orang nomor satu di Pemprov Kepri ini pun berencana akan memangkas THL yang tidak efektif dan menginstruksikan kepada kepala OPD untuk tidak menambah THL.
“Saya prihatin sekali terlalu banyak tenaga-tenaga yang sifatnya masih kontrak. Ini tentu saja menjadi beban Pemerintah Daerah dalam membayar gaji. Walaupun kebijakan saya ini tidak populer, ke depan kita akan menerapkan sistem yang efisien dalam birokrasi,” ujarnya, Minggu (24/9/2017).
Seharusnya kata dia, di dalam birokrasi harus mengedepankan praktik efektif, efisien dan dinamis. Yang mana ujarnya, satu orang harus mampu mengerjakan 10 pekerjaan.
“Tapi sekarang malah terbalik, satu pekerjaan dikerjakan beramai-ramai,” sebutnya.
Kondisi ini sambungnya, tentu saja, membuat sistem birokrasi di Pemprov Kepri menjadi tidak efektif.
“Harus kita akui, untuk membayar gaji para tenaga kontrak itu sangat membebani anggaran,” tegasnya.
Setakat ini kata dia, setiap OPD di lingkungan Pemprov Kepri sudah diminta untuk tidak lagi menambah tenaga kontrak di instansinya. Selain itu, OPD juga diminta untuk memangkas THL yang dinilai tidak efektif di instasinya.
“Karena itu akan berdampak pada bengkaknya belanja rutin pada instansi tersebut,” tuturnya.(kar)
