TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 triliun, tidak sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) TS Arif Fadillah menyampaikan, dalam pembangunannya nanti akan ada sharing pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Pasti ada sharingnya. Pusatkan hanya melakukan pembangunan induknya (konstruksi jembatan). Untuk bentang jalannya dan sebagainya pasti sharing. Untuk angka pasnya PU yang tahu,” ujarnya, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Jumat (26/10/2018).
Mengenai pengurangan anggaran pembangunan jembatan tersebut yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp 7 triliun menjadi Rp 3 triliun, Arif menyebut, itu berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh tim Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Dari hasil survei tersebut Tim PUPR menemukan rute baru yang jaraknya lebih pendek dari rute sebelumnya, yang artinya panjang jembatan berkurang.
“Dari hasil survei itu tim Kementerian menemukan ada lokasi jalan yang rentangnya dekat dengan pulau dan lautnya dangkal. Kan biasanya yang mahal itukan (karena) lautnya dalam,” sebutnya.
Soal kepastian waktu untuk dimulainya pembangunan jembatan tersebut, Arif mengatakan, Pemprov Kepri belum mendapatkan informasi. Apakah pembangunan itu akan dimulai pada awal atau akhir 2019 mendatang.
“Kita berharap di 2019. Untuk kebijakan (dimulainya) itu di pusat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan,” harapnya.(kar)
