TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah menyesalkan tindakan Pemko Tanjungpinang, yang tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19 berupa psychal distancing, saat pelaksanaan bazar murah yang digelar serentak di Kota Tanjungpinang, Senin (4/5/2020).
“Masyarakat tidak bisa disalahkan dengan kondisi seperti ini. Mereka butuh sesuatu yang murah dan mudah, tetapi pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mengatur agar pembelian sembako subsidi berjalan sesuai dengan protap pencegahan Covid-19,” kata Lis yang juga mantan Wali Kota Tanjungpinang ini.
Menurut, Lis seharusnya sebelum bazar murah itu berlangsung Pemko Tanjungpinang sudah menyiapkan cara untuk pendistribusian. Bukan dengan cara seperti yang terjadi pada hari ini.
Salah satu caranya kata dia, yakni dengan melibatkan RT/RW atau dapat juga meminta bantuan dari aparat TNI/Polri. Hal itu bertujuan, untuk menghindari penumpukan orang di tengah pandemi wabah Covid-19.
“Jadi harusnya itu diatur dengan tertib dan baik, karena masih banyak cara untuk membantu dan mempermudah masyarakat mendapatkan sembako bersubsidi. Kalau seperti sekarang sama saja membunuh masyarakat sendiri,” tukasnya.
Terkait kondisi tersebut, maka ia meminta kepada Pemko Tanjungpinang untuk tidak menganggap hal ini sebagai persoalan yang sederhana.
Karena, kata Lis, besar kemungkinan ada warga yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) juga ikut mengantre di tengah kerumunan tersebut.
“Karena itu kita minta tim Gugus Covid-19 harus menyikapi hal ini,” tegas Mantan Wali Kota Tanjungpinang ini.(kar)