TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2014-2019, Beni, menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, yang sudah membuat banyak warga berkerumunan untuk mendapatkan paket sembako murah.
Menurut Beni, saat pandemi virus corona ini, pemerintah dan Polri sudah bekerja keras dengan membubarkan masyarakat yang berkumpul.
“Bahkan, surat edaran wali kota juga sudah meminta agar kedai kopi untuk tidak menyediakan kursi dan meja untuk pelanggannya, sekarang malah bikin kegiatan mengumpulkan warga,” sesal Beni yang juga kader Partai Golkar Tanjungpinang ini.
Memang, kata Beni, tujuan dari pembagian maupun penjualan sembako murah, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Tapi sayangnya saat pengambilan sembako, masyarakat malah berkerumun,” terangnya.
Seharusnya, lanjut Beni, Pemko Tanjungpinang konsisten antara perintah dan imbauannya dengan kegiatan yang mereka buat.
“Jangan aturan berlaku buat orang lain, tapi tidak berlaku untuk pemerintah,” tegasnya.
Untuk penyaluran, Beni menyarankan pemerintah bekerjasama dengan RT dan RW sehingga pendataan dan penyaluran dapat melalui RT dan RW yang diantar langsung ke warga.
Jika takut ada penyimpangan atau kelalaian, kata dia, pemerintah juga dapat ikut mengawasi melalui staf kelurahan.
Pemerintah juga dapat melakukan random check, ke beberapa warga yang terdaftar apakah sudah menerima bantuan atau pembelian paket sembako bersubsidi.
“Kami sangat memahami niat baik pemerintah, hanya saja niat baik harus sejalan dengan proses pelaksanaan yang baik, agar tercapai tujuan yang baik,” tukasnya.(zul)