TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin menyampaikan, saat ini rasio desa berlistrik di Kepri telah mencapai 100 persen.
Maka dari itu, saat ini fokus Pemprov Kepri untuk masalah kelistrikan adalah, mengalirkan listrik di pulau-pulau berpenghuni tapi belum ada listrik.
“Masih ada sekitar 100 pulau yang perlu dialiri listrik di seluruh Kepri. Tahun ini kita bisa menyelesaikan kelistrikan di 7 pulau dengan program kelistrikan dari APBD,” katanya, Senin (12/9/2022).
Memang diakuinya, untuk menyelesaikan persolan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itulah, pihaknya, saat ini terus menjalin kerjasama dengan PLN.
“Jadi mana yang bisa dihandle PLN akan di handle PLN,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah melobi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan di Kepri.
Dana itu nantinya, akan diperuntukkan untuk penyambungan listrik ke rumah-rumah masyarakat tidak mampu dan di wilayah terluar, tertinggal, terdepan (3T).
“Dana-dana CSR dari perusahan migas, tambang, dan perusahaan ketenagalistrikan dikumpulkan dan disalurkan kepada masyarakat yang sudah ada jaringan listriknya tapi belum mampu untuk menyambung listrik ke rumahnya,” paparnya.
Disampaikannya juga, ditargetkan pada awal semester pertama tahun 2023 mendatang, pembangunan jaringan kabel bawah laut untuk ruas Lingga dan Batam sudah akan rampung.
Dia menyatakan, dengan akan rampungnya proyek tersebut, maka beberapa permasalahan kelistrikan di pulau-pulau lain dapat diselesaikan.
Dengan selesainya proyek ini, sambungnya, maka, tenaga operator genset, alokasi bahan bakar yang sebelumnya diperuntukkan di Pulau Buluh Batam, Daik, dan Dabo, bisa dialihkan untuk meningkatkan kelistrikan di kawasan pulau-pulau yang belum maksimal.
“Seperti nantinya Pulau Pangkil menjadi 24 jam, Tanjung Pelanduk menjadi 14 jam. Menyelesaikan proyek yang satu tadi bisa menyelesaikan beberapa masalah yang lain,” pungkasnya.(kar)