TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepri 2019 sekitar Rp 1,103 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri Reni Yusneli menyampaikan, target tersebut naik sebanyak Rp 65,6 miliar bila dibandingkan pada 2018.
“Perhitungan (target) dilihat mulai realisasi tahun berjalan 2018 dan asumsi pendapatan sisa tahun berjalan,” ujarnya kepada hariankepri.com, Sabtu (2/2/2019).
Ia menyebut, pada 2019 khusus untuk penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) pihaknya memasang target lebih rendah bila dibanding 2018, yakni sebesar Rp 229 miliar. Angka tersebut turun sekitar -0,10 persen atau Rp 224.716.286.
“Memang (penerimaan BNN-KB) ada kecenderungan menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dan metode perhitungannya menggunakan rumus. Tapi, berdasarkan realisasi akhir tahun 2018 ternyata targetnya over mungkin dikarenakan penjualan kendaraan tinggi karena banyak diskon akhir tahun,” paparnya.
Selain itu, pada 2019 target penerimaan pada sektor pajak air permukaan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan bila dibandingkan 2018.
Pada 2018 pajak air permukaan ditargetkan sebesar Rp 4,5 miliar, di 2019 ini ditargetkan sebesar Rp 20 miliar atau secara persentase naik sebanyak 336,15 persen.
“Pajak air permukaan (memang) naik tinggi dikarenakan tim TAPD dan Banggar DPRD sepakat untuk memasukkan piutang ATB ke dalam target pajak air permukaan di tahun 2019,” pungkasnya. (kar)
——————————–
Target PAD Provinsi Kepri 2019 :
1.Pajak Kendaraan Bermotor :
Rp 439.358.947.357,05 naik Rp
36.584.121.945,05 atau 9,08%
dari 2018 ;
2.Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN KB) :
Rp 229.000.000.000 turun Rp
224.716.286 atau -0,10% dari
2018 ;
3.Air Permukaan :
Rp 20.000.000.000 naik Rp
15.414.415.885 atau 336,15% dari
2018 ;
4.Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB KB) :
Rp 310.672.376.349,12 naik Rp
Rp 13,861,087,203,12 atau 4,67%
dari 2018 ;
5.Pajak Rokok :
Rp 104.204.415.886,00 tetap bila
dibandingkan 2018.
# sumber : BP2RD Provinsi Kepri