TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti serapan anggaran APBD di triwulan II 2021, yang masih belum optimal.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian, menyampaikan, secara kumulatif, angka realisasi APBD berada di angka 22 persen, masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32 persen.
Ardian mencurigai, salah satu faktor penyebab rendahnya serapan APBD di triwulan II, karena ada indikasi uang kas yang tersimpan di bank diorientasikan sebagai tambahan PAD yang berasal dari bunga perbankan.
“Mengingat terkontraksinya sisi pajak dan retribusi daerah, juga ditengarai menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja di daerah,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021) kemarin.
Selain itu lanjutnya, faktor lain yang membuat serapan anggaran APBD kurang maksimal dipengaruhi oleh kegiatan fisik yang dianggarkan pada OPD.
Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan dinas lainnya, yang pelaksanaannya masih menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED).
“Sehingga kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan, termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
Atas kondisi itu, ia pun meminta kepada seluruh pemerintah daerah, untuk tidak ragu dalam membelanjakan APBD-nya, terutama belanja sektor produktif dalam rangka penanganan Covid-19.
“Bagi Pemda yang ingin melakukan pembelanjaan dalam rangka penanganan Covid-19 kami berharap jangan ragu, silakan,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah mengakui, jika menjelang berakhirnya triwulan II 2021 ini serapan APBD Pemprov Kepri masih belum terlalu optimal.
Dari perhitungan pihaknya, jumlah serapan APBD Kepri saat ini baru mencapai 19 persen.
“Secara nasional kita sudah masuk kategori hijau (untuk serapan APBD). Tapi hijaunya masih yang paling bawah. Karena itu kita dorong terus OPD-OPD untuk melelangkan proyeknya, karena target Pak Gubernur di akhir Juni ini serapan APBD kita sudah mencapai 40 persen,” ujarnya, Rabu (2/6/2021).
Ketika disinggung apakah masih rendahnya serapan APBD Pemprov Kepri itu salah satunya karena uang kas Pemprov Kepri yang masih tersimpan di bank. Ketua TAPD Pemprov Kepri itu, membantah hal tersebut.
“Kita tidak ada (uang kas) di bank. Kita justru masuk dalam provinsi yang tidak ada menyimpan uang (kas) di bank. Urutannya itu tertinggi Aceh, kita yang paling bawah,” jelasnya.(kar)