TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), menggelar Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepri di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/3/2023).
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kemen LHK, Nurul Iftitah, menyampaikan, workshop ini tindak lanjut dari Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Kepri, yang berlangsung Senin (20/3/2023), di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang,
“Jadi inti dari workshop ini adalah dalam rangka persiapan renja (rencana kerja,red) FOLU Net Sink untuk Kepulauan Riau,” katanya.
Nurul menjelaskan, workshop dihadiri perwakilan Pemda se-Kepri, akademisi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepri, seluruh kepala BP Kawasan di Kepri, serta LSM.
Workshop membahas sejumlah renja, yang selanjutnya dimatangkan dalam pelaksanaan Workshop II, yang akan dilaksanakan pada April 2023 mendatang.
“Akan ada tiga kali workshop. Ini adalah workshop yang pertama dan sudah banyak yang kita lakukan di workshop yang pertama ini,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam workshop tersebut sejumlah hal telah disepakati dan akan segera ditindaklanjuti. Seperti, pembentukan tim untuk penyusunan SK Gubernur Kepri tentang renja tingkat Provinsi Kepri.
Kemudian, mengindetifikasi pemangku kawasan hutan dan lahan di Provinsi Kepri. Penetapan target-target lokasi hutan dan lahan yang nantinya akan dilakukan aksi mitigasi.
Selain itu, dalam workshop tersebut, juga sudah dibahas tujuh rencana aksi mitigasi yang nantinya akan dilakukan di Provinsi Kepri.
Pihaknya, berharap tujuh rencana aksi yang sudah diputuskan bersama dalam workshop tersebut dapat dijalankan baik oleh pemerintah daerah, LSM, dan juga elemen masyarakat lainnya.
“Itu semua tentunya untuk mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030,” tuturnya.
Terkait penganggaran untuk rencana aksi tersebut, Nurul mengatakan, akan menggunakan anggaran dari APBN, APBD, hingga pihak swasta. Targetnya, rencana aksi yang telah disusun tersebut, dapat diimplementasikan di lapangan di tahun 2024 mendatang.
“Karena setelah ini kita masih harus mematangkannya dulu di workshop ke 2 dan 3, ini terkait untuk pendanaan dan sebagainya. Kita targetkan tahun 2024 sudah bisa diimplementasikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemen LHK, Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah konsen untuk menurunkan emisi rumah kaca.
Upaya mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia, ujarnya, akan dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU (Forest and Other Land Use).
“Dari kelima sektor ini sektor FOLU memiliki porsi yang paling tinggi. Sekitar 60 persen, maka dari itu upaya-upaya penurunan gas rumah kaca Indonesia itu dari sektor FOLU,” tukasnya. (kar)