JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan kesiapannya membantu Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) dalam mensukseskan program cetak sawah baru seluas 3.000 hektare di bumi Bunda Tanah Melayu itu.
“Pak Menteri sudah memberi arahan, setiap program cetak sawah baru harus diprioritaskan bantuan pembangunan jaringan irigasinya. Khusus untuk Lingga, kita bantu melalui mekanisme DAK Penugasan,” tegas Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir. Agung Djuartono, CES di Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Penegasan itu disampaikan Agung saat menerima Bupati Lingga, Kepulauan Riau, Alias Wello di ruang kerjanya.
Ia meminta agar Bupati Lingga segera memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga berkoordinasi dengan timnya.
“Usahakan secepatnya pak. Jangan sampai pak Presiden tahu, pak Bupati cetak sawah baru, tapi jaringan irigasinya tidak ada. Segera tugaskan Kepala Dinas PU dan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi dengan tim kami,” bebernya.
Agung mengaku dapat memahami kegelisahan Bupati Lingga terkait program Upaya Khusus (UPSUS) cetak sawah baru seluas 3.000 Ha oleh Kementerian Pertanian di wilayahnya tanpa dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi.
“Kalau kita ikut aturan, kewenangan pembangunan jaringan irigasi dengan luas hamparan lahan di bawah 3.000 Ha adalah kewenangan daerah. Tapi, bukan pusat tidak bisa bantu. Masih ada solusi penyelesaian lewat DAK Penugasan,” tambahnya.
Bupati Lingga, Alias Wello mengaku lega atas komitmen yang disampaikan Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan jaringan irigasi sawah baru di Lingga.
“Terus terang, dalam beberapa bulan terakhir, saya risau soal irigasi ini. Kita sudah cetak sawah, tapi irigasinya tidak bisa dibangun oleh pemerintah pusat karena kendala kewenangan. Sementara untuk menggunakan dana APBD, rasanya sulit terlaksana karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Bahkan, ia mengaku sempat menyurati Presiden Jokowi agar ada kebijakan khusus soal pembangunan jaringan irigasi di wilayah kepulauan.
“Sebagai daerah kepulauan, kita tidak punya lahan dalam satu hamparan seluas 3.000 Ha yang menjadi kewenangan pusat. Tapi, Alhamdulillah, hari ini kami datang dengan masalah, bisa pulang dengan solusi,” katanya dengan wajah semringah. (ana)
