TANJUNGPINANG (HAKA) – Jumlah angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang menurun drastis, dari 6.290 Kepala Keluarga (KK) tinggal 546 KK.
Penurunan tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi faktual, serta hasil musyawarah di empat kecamatan di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
“Hasil verifikasi dan validasi, data kemiskinan ekstrem di Tanjungpinang turun dari 6.290 jadi tinggal 546 KK,” kata Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, Senin (10/7/2023).
Teguh mengatakan, proses verifikasi dan validasi faktual tersebut, dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2023 lalu.
“Pelaksanaan validasi dan verifikasinya Dinas Sosial Tanjungpinang,” sebutnya.
Ia menambahkan, perubahan data tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain adanya data anomali yang berasal dari unsur ASN, TNI/Polri, guru bersertifikasi, dan meninggal dunia.
“Termasuk yang pindah keluar daerah dan NIK ganda,” ujarnya.
Teguh merincikan, data keluarga miskin ekstrem tersebut diterima Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), jumlahnya 8.260 KK.
Terhadap data tersebut, lanjut Teguh, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang lantas melakukan verifikasi awal. Berdasarkan pemeriksaan administrasi nomor induk kependudukan, ditemukan 1.970 KK anomali.
“Sehingga data keluarga miskin ekstrem berubah dari 8.260 KK menjadi 6.290 KK,” terangnya.
Kendati demikian, verifikasi dan validasi faktual kembali dilakukan terhadap 6.290 KK. Hasilnya 4.383 KK dinilai tidak layak masuk dalam kategori miskin ekstrem, 398 KK telah pindah keluar daerah, 88 KK meninggal dunia, 16 KK ganda, dan 859 KK tidak ditemukan.
“Sebanyak 859 KK tidak ditemukan, dikarenakan nama dan alamat dalam data yang disampaikan sebelumnya tersebut ternyata tidak ada, atau tidak pernah ada,” sebutnya.
Ia menerangkan, pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Tanjungpinang, juga disebabkan adanya peningkatan kesejahteraan keluarga, atas masifnya program dan kegiatan peningkatan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan Pemko Tanjungpinang.
Teguh menegaskan, berbagai program ekonomi kerakyatan yang terus digesa oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, menjadi faktor yang ikut menentukan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Selanjutnya Musyawarah Kota (Muskot), dilaksanakan pada hari Rabu (12/7/2023), setelah itu, data hasil verifikasi dan validasi faktual ini akan di sampaikan ke pusat untuk dijadikan dasar penetapan,” tukasnya.(zul)
