TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri merilis data kemiskinan di Kepri pada 15 Januari 2025 lalu, yang menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kepri, di daerah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 4,85 persen, dan mengalami penurunan menjadi 4,36 persen pada September 2024.
Sama halnya dengan perkotaan, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2024 sebesar 9,94 persen turun menjadi 8,55 persen pada September 2024.
Namun, apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.
Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,556, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 1,335. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,121 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,332.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini.
Ia menjelaskan, bahwa fokus utama dalam program ini adalah pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui pemberian bimbingan dan bantuan modal usaha.
“Ketimpangan distribusi pendapatan adalah akar masalah kemiskinan di perdesaan. Oleh karena itu, kami memprioritaskan program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mengurangi angka P1 dan P2 tersebut,” ungkapnya, kepada hariankepri.com, Senin (17/3/2025).
Lebih lanjut Irwanto mengatakan, bahwa pemberdayaan ekonomi di desa dapat dilakukan dengan membuka peluang kerja yang lebih luas.
Pihaknya, telah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil, mulai dari perencanaan bisnis hingga strategi pemasaran, yang diharapkan mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kami memberikan bimbingan yang mencakup manajemen usaha kecil, mulai dari perencanaan hingga pemasaran produk. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan,” ucapnya.
Program yang telah berjalan sejauh ini, menurut Irwanto, sudah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan warga desa.
“Bantuan modal usaha yang terus disalurkan juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi mereka,” tuturnya.
Namun, untuk menurunkan angka P1 dan P2 yang masih cukup tinggi, Irwanto menyadari bahwa kolaborasi antar sektor sangat diperlukan. Jadi tidak hanya upaya dari Dinsos saja.
Sejauh ini pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk menciptakan bantuan yang mendukung ekonomi kreatif dan usaha kecil.
“Sinergi antara sektor lain sangat penting. Kami akan terus menjalankan program peningkatan usaha ekonomi produktif, dan berharap program-program dari OPD lain akan mendukung langkah kami dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah perdesaan,” pungkasnya. (dim)
