TANJUNGPINANG (HAKA) -Gelombang rotasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dalam waktu dekat bakal terjadi. Setakat ini, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun sedang mempertimbangkan pergantian 12 kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
Staf Khusus Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Ahars Sulaiman menyampaikan, setidaknya ada 12 kepala OPD yang berpotensi untuk dirotasi.
“Kita sudah mengusulkan 12 kepala OPD yang dinilai layak untuk diganti,” ujarnya.
Ahars memaparkan, ke 12 kepala OPD yang diusulkan untuk dirotasi tersebut dikarenakan beberapa hal. Yaitu, ada yang tersangkut masalah hukum, posisi jabatannya tidak pas, hingga tidak mampu mencapai target seperti yang diinstruksikan oleh gubernur.
“Misalnya OPD yang tidak mencapai target ini semuakan menjadi kewajiban dari OPD untuk mencapainya. Kalau target itu tidak bisa tercapai tentu bisa menjadi masalah. Intinya semua yang dikasih (target,red) harus tuntas tidak boleh lagi jadi beban gubernur,” tuturnya.
Ditegaskannya, usulan untuk pergantian kepala OPD ini semuanya berdasarkan telaah dan evaluasi yang mendalam. “Jadi ini murni berdasarkan hasil review selama ini. Bukan karena persoalan suka atau tidak suka,” tegasnya.
Disinggung soal 12 kepala OPD yang diusulkan ke gubernur. Ahars menolak untuk membeberkannya. Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan dari Gubernur Provinsi Kepri untuk membeberkannya. “Itu jadi hak preogratif pak gubernur untuk menyebutkannya. Kami hanya mengusulkan saja,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengaku belum mendapat perintah dari Gubernur Provinsi Kepri untuk melakukan rotasi.
“Saya belum dapat perintah dan nama orang-orangnya. Tapi nanti setelah melalui pertimbangan pak gubernur baru kita proses. Kitakan anak buah hanya tukang proses saja,” ujarnya.
Pada waktu itu, Arif tidak menampik ketika ditanyakan apakah dalam waktu dekat ini akan ada pergantian kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri. “Bisa jadi, tapi saya belum dapat perintah. Tapi yang jelas Pak Gubernurkan punya penilaian sendiri,” sebutnya.(kar)