TANJUNGPINANG (HAKA) – Dalam rangka mengendalikan inflasi akibat dampak Covid-19, dan menjelang ramadan serta Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi (Rakor), melalui Video Conference (Vidcon).
Rakor tersebut, dipimpin oleh Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (16/4/2020). Rahma mengatakan, rapat ini dilaksanakan untuk mengatur strategi menghadapi aktivitas pada bulan Ramadan yang akan datang.
“Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan, dan menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan stok,” ujarnya.
Rahma juga mengapresiasi kerja keras TPID Kota Tanjungpinang, yang bekerja dengan baik dan maksimal dalam mengendalikan inflasi di Kota Tanjungpinang.
“Semoga dapat terus dijaga dan dikawal dengan baik hal yang sudah dilaksanakan ini,” harapnya.
Sementara itu, perwakilan Bulog Tanjungpinang menyampaikan, bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog Tanjungpinang sebanyak 1.000 ton, dan sudah diajukan permintaan penambahan stok beras di Tanjungpinang 1.500 ton.
“Untuk komoditi lainnya seperti minyak goreng 7 ton, daging beku 7 ton, ada di gudang Bulog Tanjungpinang dan aman untuk mencukupi 6 bulan ke depan,” tuturnya.
Bukan hanya pada saat Covid-19 aja, kondisi inflasi di Kota Tanjungpinang dapat dikendalikan. Namun sejak awal tahun 2020, inflasi Kota Tanjungpinang ada tren penurunan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri Musni Hardi Kasuma Atmaja menilai Inflasi Tanjungpinang Januari 2020 relatif rendah dan terkendali yakni 0,36 persen (month to month) atau 1,70 persen (year on year), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 1,17 persen (mtm) atau 2,40 (yoy).
Secara tahunan, inflasi Tanjungpinang cenderung menurun. Hal ini, tidak lepas dari upaya yang dilakukan TPID untuk mengantisipasi potensi risiko inflasi sehingga dapat menekan inflasi awal tahun.
Demikian disampaikannya, dalam rapat koordinasi TPID, di ruang rapat Engku Puteri Raja Hamidah, Lt. III kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Februari 2020 lalu.
Rapat koordinasi TPID itu, dipimpin Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, dihadiri Sekdako Teguh Ahmad Syafari, Dirut BUMD Fahmi, perwakilan OPD terkait dan anggota TPID Tanjungpinang.
Musni mengatakan, agar inflasi Januari 2020 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,0%±1%, ada beberapa faktor yang perlu diwaspadai antara lain, faktor cuaca dan gelombang tinggi yang memicu kelangkaan pasokan ikan segar, cabai, dan sayuran, serta menghambat jalur distribusi bahan makanan.
Kemudian, harga bawang putih berpotensi meningkat dipicu adanya keterbatasan pasokan dari sentra pemasok, penyesuaian tarif dan upah, serta kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan trend harga emas dunia.
Sedangkan, kenaikan harga minyak goreng terkait adanya kewajiban produsen minyak goreng untuk menjual minyak goreng dalam kemasan dan tidak lagi menjual minyak goreng curah.
Menurutnya, untuk mengantisipasi itu, TPID dan satgas pangan harus memastikan ketersediaan stok bawang putih dan tidak ada penimbunan atau permainan harga dari distributor maupun pedagang.
“Ini harus dipantau terus menerus. Lakukan sidak pasar dan pastikan distribusi lancar dan cepat. Usahakan, laksanakan operasi pasar untuk minyak goreng, cabai, dan bawang putih,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BPS Kota Tanjungpinang Mangaputua Gultom menyebutkan, inflasi Tanjungpinang Januari 2020 tercatat 0,36 persen. Angka ini relatif kecil pada bulan yang sama di 2019 lalu yakni 0,46 persen.
Beberapa komoditas dominan pemicu inflasi adalah cabai merah memberi andil 0,31 persen, cabai rawit 0,09 persen, sotong 0,07 persen, ikan tamban 0,05 persen, dan bawang merah 0,05 persen.
Selain itu, kacang panjang, telur ayam ras, minyak goreng, ikan, dan rokok filter juga memberi andil inflasi pada awal 2020 ini, terangnya.
Disampaikan Goltom, sebagai dasar perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2020 ini, BPS akan menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Penggunaan SHB 2018 mulai dilakukan pada perhitungan IHK Januari 2020 dalam menentukan inflasi atau deflasi.
Dasar perubahan pola konsumsi masyarakat dari waktu ke waktu menjadi landasan dilakukan pemuktahiran tahun dasar perhitungan IHK.
“Selama ini, kita menggunakan SBH 2012, mulai 2020 ini, penyajian IHK sudah menggunakan tahun dasar SBH 2018=100,” ucapnya.
Dengan menggunakan diagram timbang IHK SBH 2018 ini, ada perubahan dari sisi pengelompokan komoditas didasarkan pada klasifikasi IHK dan COICOP 2018. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok.
“Presentase rata-rata nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut devisi COICOP yang disesuaikan menjadi 11 devisi paket komoditas Tanjungpinang hasil SBH 2018 berjumlah 352 komoditas yang akan dihitung per bulannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Tanjungpinang, Edison, memastikan stok beras untuk Tanjungpinang aman hingga lima bulan ke depan.
“Stok beras di gudang bulog hingga kini tersedia 2.500 ton. Stok ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat untuk lima bulan ke depan. Bahkan, kita sudah mengajukan penambahan 1.000 ton beras dan sedang dalam perjalanan,” tegasnya. (adv)