Site icon Harian Kepri

Keputusan Nurdin dan Huzrin Soal BUMD

Komisaris Utama PT Pembangunan Kepri, Huzrin Hood

TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun bakal memutuskan nasib PT Pembangunan Kepri pada Senin, (4/9/2017) mendatang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris Utama PT Pembangunan Kepri Huzrin Hood menyampaikan, kepastian RUPS yang digelar Senin mendatang setelah ia bertemu dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun selaku pemegang saham utama PT Pembangunan Kepri.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya Gubernur Provinsi Kepri sepakat untuk segera menyelesaikan persoalan yang kini membelit PT Pembangunan Kepri.

“Kami sudah sepakat pekan depan, Senin mendatang akan menggelar RUPS menentukan nasib PT. pembangunan Kepri ini,” ujarnya, Jumat (1/9/2017).

Huzrin melanjutkan, dalam RUPS itu nantinya selain akan meminta pertanggungjawaban seluruh pengurus atas kinerja selama ini. Selain itu juga akan mendengar langsung kondisi terakhir keuangan dan juga lain-lainnya secara menyeluruh.Sehingga pemegang saham PT Pembangunan Kepri ini akan mengambil langkah konkrit untuk langkah selanjutnya keberadaan PT Pembangunan Kepri tersebut.

“Kita akan tentukan nasib PT Pembangunan Kepri tersebut pekan depan. Namun, sebelumnya kami juga sudah menerima masukan dari bebagai pihak termasuk dari DPRD Kepri,” jelasnya.

Keberadaan PT. Pembangunan Kepri menurut tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri ini menyebutkan keberadaanya masih dibutuhkan dan prospek kedepanya akan lebih baik.

“Selama ini perusahaan ini mengelola penyediaan avtur untuk kebutuhan pesawat komersil dan militer di Bandara Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjunglinang,” ujarnya.

Apabila sehari atau dua hari saja ketersediaan avtur ini kosong, karena penyedia avtur dibubarkan akan terjadi kekacauan dan berdampak buruk.

Apa yang dikatakan Gubernur bahwa PT Pembangunan Kepri akan dipertahankan keberadaannya dirinya sangat setuju. Namun, tentunya harus ada pembenahan menyeluruh harus dilakukan.

“Kita tetap akan mengakomodir dan menerima masukan dari berbagi pihak dulu. Setelah itu baru diambil keputusan bersama,” ujarnya.(kar)

Exit mobile version