Site icon Harian Kepri

Ketua Komisi I DPRD Natuna Dampingi Bupati Hamid Sambut Menkopolhukam

Ketua Komisi I, Wan Arismunandar, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti bersama Menkopolhukam, Mahfud MD-f/istimewa

NATUNA (HAKA) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar ikut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Natuna, saat kunjungan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Rabu (15/1/2020) lalu.

Kunjungan tersebut masih terkait dengan, pencurian ikan di perairan ZEE Indonesia oleh nelayan Tiongkok, sekaligus rapat koordinasi dan pertemuan, dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan para nelayan.

Ketua Komisi I, Wan Arismunandar saat tiba di KRI Semarang-f/istimewa

Menko Polhukam, Mahfud MD tampak didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan beserta beberapa pejabat di lingkungan Kemenko Polhukam, Plt Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Natuna dan pimpinan OPD serta para anggota kelompok nelayan setempat.

Dalam sambutannya, Mahfud MD menerangkan bahwa, kedatangannya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat terhadap isu illegal fishing dan keamanan batas wilayah negara saja.

Ketua Komisi I, Wan Arismunandar bersama Bupati Natuna di KRI. Semarang-f/istimewa

Melainkan, pendekatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan yang menjadi fokus pemerintah pusat.

“Strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan maritim khususnya yang berada di wilayah perairan Natuna,” ujar Mahfud.

Menkopolhukam, Mahfud, MD saat melakukan dialog dengan Nelayan di SKPR Selat Lampa -f/istimewa

Wan Arismunandar juga menyampaikan beberapa masukan kepada Bupati Natuna untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, di antaranya menolak nelayan yang dari pantura menggunakan cantrang di laut Natuna Utara.

“Karena nelayan kita mampu mencapai ZEE dengan kapasitas alat tangkap kita hanya 5-7 GT,” tukasnya. (dan)

Exit mobile version