BATAM (HAKA) – Kanwil Kemenag Kepri telah menyampaikan, bahwa ada kenaikan biaya untuk perjalanan ibadah haji, terhitung mulai tahun 2023 ini.
Hal ini pun menuai pro dan kontra. Termasuk dari Ketua komisi ll DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Politisi PKS ini dengan tegas menolak penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023.
“Jelas ini memberatkan masyarakat, apalagi dalam kondisi pascapandemi covid seperti sekarang ini,” tegasnya.
Wahyu mengatakan, kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditetapkan menjadi Rp 49 juta lebih, tentu ini sangat memberatkan.
“Kami minta agar ini ditunda, hingga kondisi ekonomi masyarakat sudah benar-benar pulih,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan kenaikan biaya haji terkesan buru-buru dan tidak memperhatikan perekonomian masyarakat.
“Kasihan, nanti banyak jemaah calon haji yang berangkat tahun ini kesulitan mencari uang tambahan biaya haji,” imbuhnya.
Ia juga meminta agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memanfaatkan biaya haji yang telah disetorkan calon jemaah, dengan sebaik-baiknya.
“Biaya haji yang telah disetor harus dikelola secara halal dan transparan,” pintanya. (kar)