TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rudi Chua mengatakan, penyebab kosongnya kas daerah Pemprov Kepri saat ini disebabkan karena Pemprov Kepri terlalu bergantung dari kucuran dana transfer pusat yang jumlahnya tergolong besar.
Sementara, pemerintah pusat selama ini nyaris tidak pernah tepat waktu dalam menyalurkan dana itu ke daerah.
“Sehingga akhirnya kitapun kelimpungan dalam mengatur keuangan. Akhirnya semua terbengkalai termasuk kewajiban untuk membayar gaji,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Jika kondisi ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan Pemprov Kepri akan lumpuh.
Sebab, dengan belum adanya kejelasan pembayaran tunjangan ASN serta gaji PTT dan THL tentu akan membuat semangat kerja seluruh pegawai Pemprov Kepri akan menurun.
Ditambah lagi, segala bentuk jenis kegiatan di dalam pemerintahan juga membutuhkan biaya.
Politisi Partai Hanura inipun menyarankan, agar Gubernur Kepri Nurdin Basirun bertemu langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu).
Mengingat selama ini, pejabat di lingkungan Pemprov Kepri boleh dikatakan sering menemui pejabat berwenang di Kementerian Keuangan, untuk memastikan kapan dana transfer pusat itu dikucurkan ke Pemprov Kepri.
“Saya rasa dengan akses yang dimiliki Pak Gubernur di pusat, beliau bisa langsung melobi Menkeu. Jadi ini memang tinggal kemauan dari gubernur saja,” tuturnya.
Ia pun berharap, dalam waktu dekat ini sisa dana transfer dari pemerintah pusat sudah dikucurkan ke Pemprov Kepri. Jika hal itu benar terwujud, baik legislatif maupun eksekutif kata dia sudah berkomitmen dana tranfer itu akan diprioritaskan untuk membayar tunjangan ASN serta gaji PTT dan THL Pemprov Kepri.
“Saya kira (dalam waktu dekat) pasti ada pencairan (dari pusat) dan saya berharap seluruh pegawai tidak perlu resah dan tetap melanjutkan pelayanan seperti biasa,” harapnya.(kar)
