TANJUNGPINANG (HAKA) – Saat ini setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, sedang menyusun APBD tahun 2019. Penyusunan anggaran tahun 2019 ini harus menjadi fokus pengawasan bersama. Demikian ditegaskan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Provinsi Kepri M Dedy Saputra.
“Sebab pada tahun 2019 mendatang, proyek tahun jamak Gurindam 12 dianggarkan kembali, proyek jembatan Batam-Bintan akan dialokasikan, serta kegiatan rutin lainnya,” ungkapnya.
Setidaknya, sambung Dedy, ada dua situasi yang membuat masyarakat harus ikut serta mengawasi penganggaran APBD Provinsi Kepri untuk tahun 2019.
Pertama, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Pemprov Kepri selalu mengalami defisit anggaran.
“Tentu saja kami mengkhawatirkan jika perencanaan tidak matang maka akan terjadi kembali defisit anggaran APBD tahun 2019,” tegasnya.
Kedua, dengan penganggaran proyek yang bernilai ratusan milyar hingga triliunan rupiah tentu akan berimbas pada penganggaran di sektor lainnya.
Belum lagi hebohnya tahun politik. Artinya, sambung Dedy, kepentingan masing-masing anggota legislatif terhadap pembangunan di dapilnya akan menjadi prioritas utama mereka.
“Makanya pengawasan masyarakat terhadap penganggaran APBD tahun 2019 ini menjadi sangat penting,” tegasnya.
Selain keterlibatan aktif masyarakat mengawasi perencanaan APBD, pemerintah juga dapat membuka ruang yang lebih transparan, agar perencanaan, pengelolaan dan penggunaan APBD lebih tepat sasaran, akuntabel dan jauh dari peluang terjadinya tindak pidana korupsi. (arp)
