TANJUNGPINANG (HAKA) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2024 kurang maksimal.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dilansir Senin (23/12/2024), hingga 24 Desember 2024, realisasi pendapatan Pemprov Kepri baru mencapai Rp 3,532 triliun atau 82,76 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja 78,85 persen atau Rp3,475 triliun.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tidak menampik kondisi ini. Ia menyebut turbulensi anggaran sebagai salah satu penyebab kondisi ini terjadi.
“Tak masalah. Nanti di 2025 akan kita perbaiki,” katanya saat diwawancarai hariankepri.com, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang.
Ansar menjelaskan, turbulensi anggaran yang dimaksud dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari ketidakstabilan ekonomi global dan nasional, penurunan pendapatan negara, hingga faktor-faktor lainnya.
Meskipun demikian, Ansar mengklaim serapan anggaran secara umum masih cukup baik. “Pada prinsipnya, seluruh kegiatan di akhir tahun ini berjalan normal. Artinya masih relatif baik,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, APBD Perubahan Kepri tahun 2025 yang setelah disahkan sebesar Rp4,57 triliun pada Rabu (14/8/2024). Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri harus dipangkas sebesar Rp215 miliar.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menjelaskan pemangkasan ini dilakukan oleh Kemendagri karena target pendapatan di APBD-P tidak cukup untuk membiayai belanja yang direncanakan.
“Belanja yang dihapus dinilai kurang mendukung capaian RPJMD dan RKPD, seperti perjalanan dinas dan kegiatan fisik yang tidak mungkin selesai tahun ini,” jelas Sekdaprov Kepri.(kar)
