TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemegang saham dan komisaris PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) atau BUMD, sedang mengevaluasi kinerja Direktur Utama, Fahmy dan Direktur BUMD Tanjungpinang, Irwandi.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan, evaluasi ini untuk mengetahui kinerja jajaran direksi, apakah sudah optimal menjalankan pekerjaan atau belum.
Memang kata dia, selama ini pemegang saham dan komisaris PT TMB, tengah melakukan pembinaan terhadap direksi BUMD tersebut.
“Dari evaluasi ini akan diketahui apakah kinerja direksi sudah optimal atau belum,” katanya Jumat (26/8/2022).
Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penyegaran jajaran direksi, ketika hasil evaluasi kinerja tidak meningkat.
“Yang patut diperhatikan, apapun keputusan pemegang saham itu, tetap dalam rangka menyelamatkan BUMD,” tukasnya.
Seperti diketahui, belakangan banyak terungkap persoalan di BUMD, termasuk salah satunya monopoli kepemilikan lapak di Pasar Baru Tanjungpinang.
Monopoli lapak ini akhirnya terbongkar saat rapat koordinasi, persiapan relokasi pedagang, yang digelar Senin (22/8/2022) kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma itu, akhirnya terbongkar, bahwa ada tokoh yang cukup dikenal di Tanjungpinang, menguasai lapak di pasar baru.
Rahma terlihat marah, setelah dapat laporan, ada sejumlah nama, yang menguasai beberapa lapak yang dikelola oleh BUMD.
“Masa orang yang berdagang tidak ada surat perjanjian. Dan malah menyewa ke pihak lain. Padahal yang punya lapak BUMD,” ucapnya dengan nada kesal ke Dirut BUMD, Fahmi yang kala itu hadir rapat.
Rahma mengatakan, efek dari persoalan ini, pedagang yang jadi korban. Tentu mereka membayar sewa lebih mahal, yang otomatis harga dagangan mereka juga naik.
“Saya minta ini diselesaikan oleh BUMD. Saya harus melindungi pedagang. Jangan sampai mereka terus menjadi korban permainan sewa lapak ini,” tegasnya.
Direktur Utama PT TMB, Fahmy membenarkan, ada sejumlah orang yang menguasai beberapa lapak, salah satunya suami oknum anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
Alih-alih memberi sanksi atas tindakan monopoli lapak tersebut, Fahmi malah menyebut, pihaknya belum memberikan teguran apapun terhadap penguasa lapak tersebut, dan terkesan dibiarkan.
“Sejak sebelum saya jadi dirut 3 tahun lalu, (monopoli) lapak itu sudah terjadi,” ungkapnya.
Ia membenarkan, ada satu nama menyewa sekitar belasan lapak ke BUMD, tapi disewakan lagi ke pedagang lain dengan harga yang tinggi.
“Kalau sewa ke kami satu lapak hanya sekitar Rp 200 ribuan,” terangnya. (zul)
