TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Hanafi Ekra mendukung kebijakan Pemprov Kepri, yang akan merubah status ribuan tenaga honor komite sekolah menjadi Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN di tahun 2024 mendatang.
“Kita dukung. Karena memang sudah lama dinantikan oleh para honor komite sekolah,” katanya, kepada hariankepri.com, Kamis (30/11/2023).
Menurut Politisi PKS ini, perubahan status tenaga honor komite sekolah tersebut sudah lama diusulkan oleh Komisi IV DPRD Kepri ke Pemerintah Provinsi Kepri.
“Sudah sering ini kita rapatkan dan suarakan, bahwa memang sudah selayaknyalah semua honor komite sekolah itu gajinya dibayar oleh daerah (APBD,red). Alhamdulillah, akhirnya ini bisa juga terwujud,” paparnya.
Lebih lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri ini menyampaikan, setelah ini Komisi IV DPRD Provinsi Kepri berharap, pemprov ke depannya bisa merumuskan sebuah kebijakan, untuk meningkatkan pendapatan tenaga PTK Non ASN di seluruh SMA/SMK di Provinsi Kepri.
“Kita berharap selain semua tenaga honor komite diangkat menjadi PTK Non ASN, gaji yang mereka dapat juga harus di atas UMK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung menyampaikan, di tahun anggaran 2024 mendatang, sebanyak 1.136 tenaga honorer komite sekolah akan berubah status menjadi PTK Non ASN.
Andi Agung mengatakan, ribuan tenaga honor komite sekolah tersebut, terdiri dari guru, pegawai TU, dan petugas keamanan dan kebersihan.
“Ingat ini bukan rekrut honor baru. Tapi honorer yang sudah masuk dalam data Dapodik tapi kita angkat (ubah,red) statusnya menjadi PTK Non ASN,” katanya, kepada hariankepri.com, Rabu (29/11/2023).
Andi menegaskan, perubahan status ini bertujuan agar keuangan sekolah tidak lagi terbebani dengan pembayaran gaji para guru honor komite.
“Karena semuanya sudah ditanggung oleh APBD. Itu harapan kita,” sebutnya.(kar)
