Komisi IV Sarankan Ansar Gratiskan SPP SMA-SMK, Guru Honorer Gaji Pakai APBD

TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mendorong Gubernur Kepri, untuk mengeluarkan kebijakan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di seluruh sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Kepri.

“Di tengah kondisi pandemi seperti ini sebaiknya SPP digratiskan saja,. Karena itu sangat membantu orang tua,” katanya, kepada hariankepri.com, Selasa (29/6/2021) malam.

Apalagi, lanjut Politisi PKS ini, kebijakan subsidi SPP yang saat ini berjalan di sejumlah sekolah SMA dan SMK di Provinsi Kepri menurutnya kurang terlalu efektif.

Bahkan, kebijakan itu saat ini justru menimbulkan masalah, seperti yang terjadi di SMKN 7 Batam.

“Jangan lagi SPP itu disubsidi karena akan menimbulkan masalah dan itu juga kurang tepat sasaran. Lebih bagus digratiskan saja,” tegasnya.

Memang diakuinya, dengan menggratiskan SPP akan berdampak pada guru serta pegawai di sekolah yang berstatus sebagai tenaga honorer sekolah. Karena gaji para guru dan pegawai itu selama ini berasal dari SPP.

Tapi kata dia, hal itu bisa disikapi dengan mengangkat para guru dan pegawai tersebut menjadi Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN yang gajinya ditanggung oleh APBD.

APBD Provinsi Kepri menurut Bendahara Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri ini, masih cukup kuat untuk menanggung gaji para guru dan pegawai tersebut, apabila mereka nantinya diangkat menjadi PTK Non ASN.

Selain itu menurut Anggota DPRD Kepri Dapil Kepri 6 ini, dengan mengangkat para guru dan pegawai itu menjadi PTK Non ASN, juga akan berdampak positif terhadap mutu serta kualitas pendidikan di Provinsi Kepri.

“Karena itu kita mendorong supaya SPP ini digratiskan saja. Seperti SD dan SMP. Minimal di tengah kondisi pandemi saat ini,” pungkas Ketua DPC PKS Nongsa ini.(kar)