BATAM (HAKA) – Kebijakan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) terkait pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik. Sejumlah ASN menyuarakan protes, bahkan sebuah petisi daring telah muncul sebagai bentuk penolakan.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, akhirnya angkat bicara dan meminta ASN untuk bersabar. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membahas besaran THR yang akan diterima ASN pada Idulfitri 2025.
“Kita harap ASN bersabar, karena sekarang masih dalam pembahasan,” ujar Nyanyang kepada hariankepri.com di Masjid Mubarakatull Ikhlas, Bengkong, Kota Batam, Jumat (21/3/2025).
Ketika ditanya apakah THR ASN benar-benar akan dipotong 25 persen, Nyanyang mengaku belum dapat memastikan karena masih perlu memeriksa informasi lebih lanjut.
Begitu juga dengan pertanyaan mengenai pemberian THR bagi pegawai Non-ASN, ia menyatakan masih menunggu laporan dari TAPD.
“Masih kita cek, nanti kalau sudah pasti akan kita sampaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, mengatakan, pada Lebaran 2025 ini THR ASN Pemprov Kepri hanya akan dibayar sebesar 75 persen.
Adi mengatakan, kebijakan ini diambil dengan semangat berbagi agar pegawai Non-ASN, seperti Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK), juga bisa merasakan THR.
“THR ASN tahun ini tidak full 100 persen, karena kita konsepnya berbagi,” ujar Adi saat diwawancarai hariankepri.com di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Senin (17/3/2025).
Namun, kebijakan tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah ASN yang merasa kebijakan ini tidak adil dan merugikan hak mereka.
“Emang zalim,” kata Dedi, seorang PNS di Pemprov Kepri, Selasa (18/3/2025).
Kontroversi ini semakin memanas dengan munculnya petisi daring di Change.org berjudul “Tolak Potongan THR ASN Kepri Jadi 75% yang Dibagikan ke Honorer” pada Selasa (18/3/2025).(kar)
