NATUNA (HAKA) – Sejumlah anggota DPRD Natuna ikut dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Natuna di Kecamatan Bunguran Utara, Sabtu (31/7/2021) akhir pekan lalu.
Mereka yang ikut dalam kunker tersebut yakni, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar. Lalu ada Lamhot Sijabat, Syaifullah, Ibrahim dan Azi.
Wan Aris yang salah satu bidangnya mengurus kesehatan, berdialog dengan Kepala Puskesmas (Kapus) Bunguran Utara, Ameri Yahya dan beberapa petugas kesehatan.
Politisi Partai Nasdem ini menanyakan kendala yang dihadapi, saat pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Bunguran Utara, yang sampai akhir Juli 2021 belum mencapai 70 persen.
Menjawab hal tersebut, Ameri Yahya menjelaskan bahwa, ada tiga kendala yang dihadapi dalam menyukseskan program vaksinasi di Kecamatan Bunguran Utara.
Pertama mengenai kesadaran masyarakat yang masih rendah, kedua masalah tenaga kesehatan dan yang ketiga adalah kendala geografis.
“Untuk menumbuhkan kesadaran warga kami terus melakukan sosialisasi, supaya masyarakat menyadari pentingnya vaksin dan alhamdulillah saat ini sudah ada peningkatan,” ucapnya.
Sementara itu, kendala tenaga kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi, pihaknya sudah melibatkan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas.
“Sehingga yang awalnya terkesan lambat saat ini perlahan terus meningkat angka vaksinasi di Kecamatan Bunguran Utara,” terangnya.
Kondisi Bunguran Utara yang terdapat desa yang terpisah lautan awalnya membuat proses vaksinasi terhambat. Namun, pihak kecamatan dan puskesmas berinisiasi mendatangi langsung masyarakat yang ada di pulau-pulau tersebut.
“Sudah dua kali kami melakukan kunjungan ke pulau-pulau, dan Alhamdulillah lancar berkat dukungan Pak Camat,” terangnya.
Ditempat yang sama Anggota Komisi I DPRD Natuna, Ibrahim lebih menekankan kepada keinginan untuk melanjutkan penyelesaian jalan Trans Batubi Kelarik.
Selain itu, dalam hal infrastruktur ada permintaan dirinya dan masyarakat, tentang keberadaan pelabuhan rakyat di Mabai yang masih merupakan aset Coremap Kementerian Kelautan.
“Kami minta aset tersebut dapat dialihkan ke Dinas Perhubungan supaya dapat diperbaiki dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” pintanya. (dan)