Oleh:
Suyono Saeran
Timsus Gubernur Kepri
DALAM sepekan ini persoalan inflasi menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menggelar beberapa kali rapat.
Tidak hanya dihadiri oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tetapi juga Bupati dan Wali Kota, serta seluruh instansi terkait, dalam mencari solusi terbaik dalam menekan angka inflasi di Kepulauan Riau.
Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), memang ada kecenderungan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau.
IHK, merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga, dari suatu paket barang dan jasa, yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu.
Sesuai dengan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari inflasi.
Karena itu, Inflasi dan Deflasi atau tingkat kenaikan serta tingkat penurun dari barang dan jasa ini, dapat dilihat dari perubahan IHK dari waktu ke waktu.
Data BPS, IHK Kepri secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,84 persen (mtm). Angka ini lebih tinggi, dibandingkan bulan Mei 2022 yang mengalami inflasi sebesar 0,81 persen (mtm).
Angka ini jauh lebih besar disbanding IHK Nasional yang dalam bulan Mei 2022, tercatat 0,41 persen dan naik di bulan Juni 2022 sebesar 0,61 persen.
Sementara dari data yang dirilis BPS, juga patut menjadi perhatian yang serius. Mengingat, inflasi Kepri di Juni 2022 naik menjadi 5,89 persen, dibanding Mei di tahun yang sama sebesar 4,88 persen.
Menurut Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau Musni Hardi K Atmajam, kenaikan inflasi di Kepri, lebih banyak didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan bergejolak (volatile food).
Utamanya aneka cabai dan telur ayam ras, kelompok komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered prices), utamanya tarif angkutan udara, serta kelompok inti yang didorong oleh kenaikan harga air kemasan dan sabun/detergen.
Beberapa harga pangan yang memicu kenaikan angka inflasi di Kepri, memang harus dicarikan solusi yang tepat. Agar, persoalan ini tidak menjadi beban pemerintah yang berkepanjangan.
Untuk itu, langkah Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang menggelar rapat dan mengumpulkan seluruh pihak, dalam rangka menekan angka inflasi dinilai sangat tepat.
Tetapi yang perlu dicermati bersama adalah, bagaimana roadmap TPID dalam menekan angka inflasi ini, perlu dijadikan pemikiran bersama.
Sehingga, persoalan kenaikan inflasi tidak menjadi benang kusut yang mengganggu keberhasilan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Kepri.
Ada beberapa langkah dan strategi yang memang harus diimplementasikan segera baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Langkah ini tentu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang memerlukan kebijakan konstruktif dalam Pemprov Kepri.
Dari substansi yang paling mempengaruhi angka inflasi di Kepri, yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, di antaranya adalah harga cabai, telur ayam ras, detergen dan harga tiket pesawat.
Harga tiket pesawat, merupakan jenis komoditas yang harganya di atur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemprov Kepri tidak bisa berbuat banyak, selain hanya mengikuti kebijakan tersebut.
Sebab, ketetapan harga tiket pesawat diberlakukan secara nasional. Namun, kalau kemampuan keuangan daerah mencukupi, sangat mungkin Pemprov Kepri memberikan subsidi untuk setiap harga tiket pesawat.
Sehingga masyarakat bisa terbantu dengan harga tiket yang murah dan terjangkau. Tetapi karena kondisi APBD Kepri tidak memungkinkan untuk itu, maka kebijakan pemberian subsidi harga tiket pesawat sangat tidak memungkin.
Kemudian untuk produk bahan makanan, yang mempengaruhi kenaikan angka inflasi masih sangat mungkin, untuk dicarikan strategi terbaik. Sehingga harga-harga barang kebutuhan tersebut tidak terus mengalami kenaikan.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok seperti cabai misalnya, langkah dan stretegi yang diperlukan tidak hanya memperbaiki jalur distribusi dan operasi pasar, tetapi perlu juga memaksimalkan potensi-potensi lahan masyarakat yang bisa menghasilkan budi daya cabai.
Perlu diketahui di Kepri, masih tersedia lahan yang sangat cukup untuk pengembangan budi daya cabai. Hanya perlu ditingkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) dalam melakukan pembinaan terhadap para petani pembudi daya tanaman cabai. Kebijakan subsidi bibit, pupuk dan obat-obatan perlu disusun agar budi daya cabai bisa berhasil di Kepulauan Riau.
Pihak perbankan juga perlu mengambil peran aktif melalui program corporate social responsibility (CSR) yang melakukan pembinaan langsung ke petani cabai agar program budi daya cabai bisa berhasil.
Selanjutnya, tidak kalah penting Tim Penggerak PKK melalui program dasa wisma dan keluarga mandiri, mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk memaksimalkan lahan pekarangan yang tersedia untuk budi daya cabai dan tanaman pangan lainnya.
Begitu juga dengan produk pangan dan lainnya yang berpengaruh besar terhadap kenaikan angka inflasi. Kebijakan strategi yang memberikan solusi tentu perlu dipikirkan agar angka inflasi terus mengalami penurunan sebagai bentuk naiknya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Langkah seperti mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi belanja dan melakukan intervensi dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok sangat perlu dilakukan.
Di sisi lain, perlu juga diperhatikan dari sisi pasokan bahan pokok terutama pangan baik dari sisi distrubusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal lain yang sifatnya structural seperti penurunan biaya operasional juga tidak kalah penting mendapatkan atensi yang serius.
Mendorong kerja sama perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan serta membangun dan sinkroniasi pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kemajuan teknologi informasi juga menjadi salah satu sarana bagaiamana agar angka inflasi tidak terus mengalami kenaikan melalui pemantauan pergerakan harga, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris.
Upaya lain seperti menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya, dalam mengatasi penimbunan bahan pangan dan spekulasi harga juga sebuah kebijakan yang harus terus dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban l, dari para distributor yang memainkan harga dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
Terakhir, upaya pengendalian inflasi dengan meningkatkan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda, program urban farming, integrated farming dan digital farming akan menjadi solusi cerdas agar pasokan bahan pangan terjamin, stabilitas harga terjaga dan angka inflasi tidak terus mengalami kenaikan.***
