NATUNA (HAKA) – Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), DR Adji Suradji Muhammad menilai, fenomena melawan kotak kosong dalam pelaksanaan pilkada, pertanda buruk dalam konteks demokrasi.
Termasuk yang sempat digaungkan oleh beberapa kalangan di Natuna, beberapa pekan terakhir.
“Ini pertanda buruk, karena pemilih tidak memiliki pilihan alternatif dalam mencari figur calon pemimpin,” ujarnya saat dihubungi hariankepri.com, Sabtu (29/8/2020).
Suradji menyampaikan, hal ini terjadi karena partai politik yang memiliki fungsi kaderisasi, telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya.
“Saya menduga ada beberapa alasan kenapa partai politik tidak mampu menghadirkan calon dalam konteks pilkada,” tambahnya.
Pertama, parpol memang tidak memiliki kemampuan untuk memunculkan figur calon pemimpin publik.
Kedua, parpol tidak mau mengalami kekalahan sehingga mereka “cari aman”, dengan mengusung figur yang sudah populer dan memiliki peluang keterpilihan yang relatif tinggi, atau yang elektabilitasnya bagus.
Ketiga, parpol sudah “dibeli” oleh paslon tertentu sehingga calon tersebut tidak mau repot merebut hati rakyat.
Sebagaimana diketahui sampai saat ini baru pasangan Wan Siswandi dan Rodhial Huda yang menyatakan siap maju dalam Pilkada Natuna Desember.
Wan Siswandi sempat mengklaim, kalau pencalonannya mendapat dukungan dari partai politik yang ada di Natuna.
Terakhir Partai Nasdem menyatakan diri mendukung pencalonan pasangan ini, ditunjukan dengan diserahkannya Surat Keputusan Partai Nasdem oleh Ketua DPW Partai NasDem Kepri di Batam. (dan)
