TANJUNGPINANG (HAKA) – Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Gerhana Pro Kepri, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Imigrasi Tanjungpinang, Minggu (9/10/2022) malam, di Restoran Sei Nam.
Ketua DPW Kepri Gerhana Pro, Acep Oky mengatakan, silaturahmi dan FGD ini dilakukan, untuk mengetahui kebenaran praktik perdangangan manusia yang menjadikan wilayah Kepri sebagai transit line.
“Penerbitan paspor yang dikeluarkan kantor Imigrasi di wilayah Kepri ikut disinyalir terlibat,” ucapnya.
Pada FGD tersebut, ia juga menguraikan sejumlah temuan dan kasus, terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO).
Oky menduga ada sindikat yang menjalankan aksinya secara terstruktur dan masif.
Dalam kesempatan itu, Kepala Imigrasi Tanjungpinang, Khairil Mirza membantah adanya keterlibatan oknum keimigrasian, bahkan ia akan menindak langsung stafnya apabila terindikasi terlibat dalam TTPO tersebut.
Mirza menambahkan, pihaknya selalu berupaya mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat aktif di media sosial, jalinan komunikasi dengan media pemberitaan juga secara rutin dilakukan,” sebutnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, banyak terobosan baru yang telah dilakukan oleh Imigrasi Tanjungpinang, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Di antaranya, untuk masyarakat yang membutuhkan paspor, secara cepat dan dalam keadaan darurat semisal untuk berobat dapat menggunakan program SILADA (Imigrasi Layanan Darurat).
Sedangkan untuk memberikan pelayanan kepada para pekerja baik formil dan non formil yang ingin mengurus paspor di luar hari kerja, Imigrasi tetap membuka pelayanan.
“Sabtu dan Minggu kami tetap membuka pelayanan pengurusan paspor di pelabuhan Sribintan Pura dengan program bernama SIPANTU,” terangnya.
Sementara itu, Analis wilayah Perbatasan, Buana Fauzi Februari mengatakan, letak strategis Kepri termasuk rawan, karena sangat mudah dijadikan daerah transit baik berupa penyelundupan barang, narkoba, dan perdangangan orang.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya penyusupan kekuatan militer asing dalam bentuk samaran TKA,” ucapnya.
Menurutnya, secara geopolitik dan kajian lingkungan strategis Kepri, patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sebagai benteng kedaulatan NKRI di utara negri.
“Maka sudah sewajarnya masyarakat Kepri ikut tanggap dan peduli atas kerawanan Kepri sebagai daerah perbatasan,” tukasnya. (zul)
