TANJUNGPINANG (HAKA) – Kota Tanjungpinang menjadi pilot project tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Tanjungpinang menjadi percontohan nasional karena mencapai angka terendah 4,69 persen,” ucap Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, saat membuka kegiatan jambore jurnalistik di Hotel Comforta, Kota Tanjungpinang, Rabu (8/3/2023).
Pasalnya, TPID Pemko Tanjungpinang itu, mampu mengendalikan serta menjaga ketersediaan pasokan, dengan berbagai skema distribusi barang dan jasa untuk masyarakat Kota Tanjungpinang.
Keberhasilan itu, atas keterlibatan semua pihak di antaranya pemerintah daerah, TNI-Polri, satgas pangan, para pedagang, para pengusaha serta warga Tanjungpinang selaku konsumen.
Salah satu aksi yang dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Tanjungpinang dengan mengadakan kegiatan pasar murah di berbagai tempat.
“Kami juga rutin memantau segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, stok bahan pangan, berikut harga-harganya. Alhamdulillah, dampaknya sangat baik untuk menjaga inflasi,” terangnya.
Rahma pun menyadari Kota Tanjungpinang adalah daerah yang bukan penghasil pangan atau bukan pemasok berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, berbagai usaha, doa serta ikhtiar semua elemen masyarakat dapat mewujudkan angka inflasi terendah se-Indonesia.
“Saya bangga dengan pegawai, masyarakat saya. Allah tempatkan Kota Tanjungpinang terbaik tingkat nasional,” imbuhnya.
Kerja keras TPID Kota Tanjungpinang itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pengendalian inflasi daerah, Senin (6/3/2023).
Rapat yang digelar secara virtual ini diikuti oleh seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, beserta pimpinan lembaga dan kementerian terkait.
Dalam rapat, Tito mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu menjaga inflasi di daerah. Namun, dirinya juga menyoroti daerah-daerah yang angka inflasinya cukup tinggi hingga Februari 2023.
“Yang tertinggi untuk kelompok provinsi, yakni Aceh di angka 6,71 persen. Untuk kabupaten, adalah Kabupaten Kota Baru mencapai 7,88 persen. Padahal sebelumnya kabupaten ini terjaga bagus,” ungkapnya.
Lalu, sambung Tito, untuk tingkat kota yang tertinggi inflasinya adalah Kota Bukit Tinggi di angka 7,37 persen. “Kota ini perasaan saya sudah beberapa kali angka inflasinya tinggi,” ujarnya.
Ke depan Tito meminta tim dari Kementerian Dalam Negeri agar turun ke Kota Bukit Tinggi untuk mencari tahu apa penyebab inflasinya selalu tinggi. “Apakah masalahnya di-supply ataukah masalah demand yang sangat tinggi? atau ada mismanajemen?” ucapnya.
Tito juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mampu menjaga angka inflasi. Untuk provinsi dengan inflasi terendah adalah Papua, yakni di angka 5,05 persen. “Kemudian Kabupaten Merauke di angka 4,15 persen. Terima kasih untuk kabupaten ini yang mampu menjaga inflasi terendah,” imbuhnya.
Selanjutnya, sambung Tito, ada Kota Tanjungpinang yang juga mampu menjaga inflasi terendah dan terkendali. Saat ini angkanya ada di 4,69 persen.
“Terima kasih untuk Ibu Rahma. Dalam catatan kami Kota Tanjungpinang mampu mengendalikan inflasi. Saya paham ini kerja keras semua. Sekali lagi terima kasih banyak,” ucap Tito.
Dalam data yang dipaparkan pada rakor tersebut, Kota Tanjungpinang berada di
peringkat tujuh terendah, di bawah Kota Semarang 5,29 persen, Gunungsitoli 5,22 persen, Kota Jayapura 5,20, dan Kota Pangkal Pinang 4,92. Selanjutnya ada Kota Samarinda di angka 4,91 persen, Kota Manado 4,83 persen, dan di urutan ketujuh ada Kota Tanjungpinang di angka 4,69 persen. (rul)
