TANJUNGPINANG (HAKA) – Dikirimi pemberitahuan, bahkan hingga disurati dua kali oleh DPPKAD Tanjungpinang, 8 mantan pejabat pemko dan DPRD, tetap enggan mengembalikan mobil dinas (mobdin) yang masih mereka kuasai.
“Sudah sekian lama juga nggak mau kembalikan mobdin yang bukan haknya. Eks pejabat tersebut tidak punya moral,” ucap Bobby Jayanto dengan nada kesal kepada hariankepri.com, Rabu (15/5/2019).
Untuk membantu mengatasi masalah penarikan mobdin ini, Politisi Partai Nasdem ini mengusulkan kepada DPPKAD Tanjungpinang, agar mengumumkan nama-nama eks pejabat itu.
“Seharusnya expose aja (nama-nama), supaya ini juga membantu pemerintah, dan para mantan pejabat tersebut tidak kena kasus,” ucapnya.
Sebab sambung Bobby, jika Kepala Dinas (Kadis) DPPKAD tidak terbuka, nanti bisa dianggap turut terlibat melindungi perbuatan yang melawan hukum.
“Tujuan kita untuk kebaikan eks pejabat. Kasian nanti kena kasus dan berurusan sama KPK,” ujarnya.
Bobby yang juga Caleg Terpilih DPRD Kepri dapil Tanjungpinang ini menilai, kepala dinas DPPKAD tidak tegas dalam penarikan mobdin, sehingga para mantan pejabat tidak mengindahkannya.
Sebelumnya, Kadis DPPKAD Kota Tanjungpinang, Darmanto mengatakan, hingga saat ini belum ada mantan pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengembalikan mobdin.
Ia mengatakan, ada 8 mantan pejabat Tanjungpinang yang masih menguasai mobil negara tersebut. Namun, Darmanto enggan menyebutkan, siapa-siapa saja pejabat yang masih menggunakan mobdin itu. (fik)